Kemenpera Kerap Temukan Masalah Pengelolaan Rusun

Kamis, 5 Juni 2014 17:59 WIB

Batam (Antara Kepri) - Kementerian Perumahan Rakyat kerap menemukan banyak masalah di lapangan terkait dengan pengelolaan rumah susun sehingga kementerian tersebut siap melakukan bantuan pengelolaan.

"Banyak surat pengaduan masyarakat/konsumen yang masuk ke Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera sejak 2010 sebanyak 128 surat pengaduan," kata Staf Ahli Menpera Bidang Ekonomi dan Keuangan I Nyoman Shuida dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Untuk itu, menurut dia, Kemenpera siap untuk membantu masyarakat dan para pengembang rumah susun untuk membentuk pengelola Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).

Ia memaparkan, adanya pembentukan PPPSRS di setiap rusun diharapkan dapat meminimalisir munculnya permasalahan umum serta sosial di tempat hunian vertikal tersebut.

"Kemenpera akan membantu masyarakat serta pengembang yang ingin membentuk PPPSRS sehingga mempermudah pengelolaan rusun," katanya.

Kemenpera memfokuskan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi untuk rumah susun guna mengatasi masalah keterbatasan lahan akibat pertumbuhan hunian sementara kebutuhan rumah semakin banyak.

"Kami akan fokuskan penyaluran KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) di rusun. Kalau bangun rumah tapak terus menerus, akan menggerus lahan produktif yang ada saat ini," kata Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo.

Untuk itu, menurut Sri Hartoyo, Kemenpera ke depannya akan memfokuskan penyaluran bantuan subsidi KPR FLPP untuk rumah susun.

Sebagaimana diketahui, Kemenpera bekerja sama dengan bank mengadakan program FLPP untuk menyediakan subsidi perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga fixed 7.25% dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.

Dengan skema KPR FLPP ini, lanjutnya, lebih banyak bantuan yang dapat disalurkan, karena dana dari pemerintah yang digabungkan dengan dana dari bank terus bergulir.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, pembangunan rumah susun merupakan solusi yang efektif bagi penyediaan rumah sebagai tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Penduduk setiap tahun bertumbuh, tetapi tanah tidak tumbuh. Jalan keluar yang terbaik adalah rumah susun," kata Djan Faridz dalam diskusi yang digelar Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) yang digelar di kantor Kemenpera, Jakarta, Selasa (13/5).

Menurut Menpera, pembangunan rumah susun merupakan solusi yang efektif apalagi mengingat kebutuhan rumah diperkirakan bertambah hingga sebesar 1 juta unit per tahun. (Antara)

Editor: Rusdianto