Bakti Bangsa Desak Evaluasi Program Pendidikan Kepri

Minggu, 18 Oktober 2015 14:33 WIB

Peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari perencanaan yang matang. Program pendidikan dilaksanakan sesuai kebutuhan, bukan kepentingan kelompok tertentu

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pemerintah daerah harus mengevaluasi program pendidikan yang dilakukan selama ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kata aktivis Komunitas Bakti Bangsa Kepulauan Riau Septi Nun dalam seminar kebangsaan di STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang.

"Peningkatan kualitas pendidikan harus dimulai dari perencanaan yang matang. Program pendidikan dilaksanakan sesuai kebutuhan, bukan kepentingan kelompok tertentu," tegasnya yang juga ketua panitia seminar bertema "Membangun SDM yang Berkualitas Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", Sabtu.

Di hadapan sekitar 300 orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Tanjungpinang, Septi menjelaskan secara umum sumber daya manusia di Kepri masih rendah.

Angka partisipasi sekolah, berdasarkan data pemerintah pada tahun 2011 yakni SD sebanyak 99,8 persen, SLTP 96,4 persen dan SLTA 65,7 persen. Sementara kondisi tahun 2007, angka partisipasi sekolah SD baru sebesar 97,8 persen, SLTP 90,8 persen dan SLTA 63,9 persen.

Dari data itu, lanjut dia, terjadi kenaikan angka partisipasi sekolah yang cukup signifikan. Hal menunjukkan bahwa semakin banyak anak usia sekolah yang dapat bersekolah, atau dengan kata lain kesempatan untuk sekolah semakin luas.

Namun di balik itu, data itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki angka terbaru terkait persoalan yang sederhana itu. Hal ini disebabkan evaluasi dan perencanaan kinerja tidak dilaksanakan secara maksimal.

"Program pemerintah seharusnya mengacu pada data terbaru," katanya.

Sementara itu, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang Ferizon mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu masyarakat dilihat dari aspek kehidupannya.

Dalam seminar yang digelar Komunitas Bakti Bangsa dan BEM STISIPOL Raja Haji Tanjungpinang, dia mengatakan aspek terpenting dari kehidupan manusia yaitu usia yang panjang dan sehat, tingkat pendidikan yang memadai dan standar hidup yang layak.

IPM Kepri pada tahun 2010 berada di peringkat ke enam dari seluruh Provinsi di Indonesia. Angka IPM Kepri tahun 2010 adalah sebesar 75,05 angka ini lebih besar dari IPM nasional pada tahun yang sama 2010 sebesar 73,76.

Pemerintah Kepri menargetkan IPM pada 2015 mencapai 76,0.

"IPM Kepri secara nasional memang cukup baik dibanding wilayah lainnya. Namun bukan berarti kondisi memuaskan, karena jumlah masyarakat yang mengenyam bangku pendidikan sekolah tinggi masih relatif sedikit," katanya.

Sementara jumlah penduduk miskin tahun 2011 berdasarkan data BPS sebanyak 219.005 orang atau sebesar 12,99 persen dari total jumlah penduduk Kepri. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 yang berjumlah 268.283 orang atau sebesar 18,5 persen, maka terlihat adanya penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 49.278 orang atau turun sebesar 5,51 persen.

"Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi," katanya.

Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan Kepri Agus Irianto mengatakan pemerintah daerah serius memperhatikan persoalan pendidikan. Sejak tahun 2011, Pemerintah Kepri mengalokasikan 20 persen anggaran untuk sektor pendidikan.

"Program pendidikan dan kesejahteraan masyarakat diperhatikan secara serius," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Alam Pikir Indonesia Kepri Wiliam Hendry mengatakan generasi muda dihadapkan oleh permasalahan kehidupan yang serius. Permasalahan itu berhubungan dengan kualitas mereka ketika lulus SMA atau kuliah.

"Secara umum permasalahan itu disebabkan mereka tidak memiliki keterampilan dan perencanaan yang matang sehingga tidak mengetahui setelah lulus SMA dan kuliah harus melakukan apa," katanya.

Selain permasalahan itu, pemuda juga dihadapkan dengan pengaruh buruk budaya asing, seperti pergaulan bebas, hedonisme, narkoba dan individualis.

"Sebagai agen perubahan, agen kontrol sosial, seharusnya pemuda bersikap optimisme membangun diri menjadi pemuda yang berkualitas dan bermanfaat bagi banyak orang," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto