Batam Tunda Lanjutkan Pembangunan Sekolah

Senin, 15 Februari 2016 22:36 WIB

Pembangunan bukan mangkrak, tapi tadinya dibangun bertahap, dengan dibuktikan bangunan yang belum selesai langsung sudah digunakan oleh sekolah tersebut

Batam (Antara Kepri) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menunda kelanjutan pembangunan sejumlah sekolah yang sedianya dilakukan pada 2016 akibat keterbatasan anggaran.

"Untuk bangunan sekolah yang belum selesai rencananya akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2017," kata Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Batam Gintoyono Batong di Batam, Senin,

Ia mengatakan terdapat sembilan sekolah yang belum selesai dibangun pada 2015, dan seharusnya pembangunan dilanjutkan pada 2016 menggunakan mekanisme pendanaan multi years (tahun jamak).

Gintoyono membantah pekerjaan pembangunan terhenti, melainkan hanya menunda selama setahun.

"Pembangunan bukan mangkrak, tapi tadinya dibangun bertahap, dengan dibuktikan bangunan yang belum selesai langsung sudah digunakan oleh sekolah tersebut," kata dia.

Sebanyak tujuh dari sembilan sekolah yang masih dalam tahapan pembangunan itu sudah dipergunakan warga untuk proses belajar mengajar. Sedang dua sekolah lainnya belum bisa digunakan untuk operasional sekolah.

"Dua sekolah masih tahap pemancangan tiang," kata dia.

Selain sembilan sekolah yang masih tahap pembangunan, tiga sekolah yang dibangun pada 2015 sudah selesai, yaitu SMP Legenda Malaka, SMP Dapur 12 dan SD Sei Pelunggut.

Terpisah, Kepala Bagian Humas Pemkot Batam Ardiwinata menyatakan pemerintah terpaksa melakukan penghematan belanja akibat defisit anggaran.

Ia mengatakan nilai Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang diterima Pemkot Batam, berkurang sekitar Rp100 miliar dari yang diasumsikan dalam APBD, sehingga anggaran defisit.

Pengurangan anggaran dilakukan dengan dua cara, berdasarkan rekomendasi dari Pemprov Kepri, yaitu memotong dan menghemat mata anggaran yang dianggap boros dan juga memindahkan alokasi mata anggaran yang tidak sesuai.

Demi menghemat, Pemkot juga terpaksa menunda belanja yang dianggap masih mungkin untuk diundur, seperti melanjutkan pembangunan sekolah.

Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari menyatakan pembangunan sekolah banyak yang bermasalah dalam perencanaan dan pembuatan Detailed Engineering Design.

Menurut dia, pembuatan DED seringkali tidak sesuai dengan fakta lapangan, misalnya saja dalam DED disebutkan lahan belum siap bangun.

"Seperti SMP yang di Tanjung Riau, yang kemudian yang tak bisa dibangun Disdik, karena tidak ada pematangan lahan," kata dia. (Antara)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.