Pemko Tanjungpinang Minta Kerjasama Pemprov

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah meminta kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemko Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi tersebut.

Menurut Lis, Tanjungpinang yang disebut sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau sebatas bahasa lisan, tidak lain sekedar ecek-ecek suatu ibukota. Pasalnya, usulan pembangunan serta pengadaan sarana prasana kegiatan provinsi di ibukota tersebut sudah acap kali disampaikan tanpa ada kejelasan.

"Contoh kegiatan MTQ pada 2016 ini. Namanya saja MTQ provinsi, tentu sifatnya kalau pembiayaan, dan pelaksanaan itu dari provinsi. Sedangkan pemko, hanya sebagai pendamping," kata Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, Rabu.

Sama halnya dengan Tanjungpinang sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2018 nanti.

Menurut Lis, Tanjungpinang memang menjadi tempat pelaksanaan MTQ 2016 dan Porprov tersebut, akan tetapi urusan anggaran tentu urusan pemerintahan provinsi.

"Tanjungpinang siap menjadi tuan rumah, tapi urusan sapras serta pembiayaannya itu seperti apa. Karena untuk membangun sapras event tersebut, pemko tak kuat," tegasnya.

Lis menyatakan agar pemprov jangan menyamakan Tanjungpinang dengan Bintan yang memiliki Lagoi, Batam yang memiliki industri besar, apalagi menyamakan Tanjungpinang dengan Karimun.

"Paling tidak kami berharap sinergisitas, antara Pemprov Kepri dengan Pemko Tanjungpinang," ucapnya.

Terkait usulan pembangunan yang sampai oleh Pemko Tanjungpinang ke pihak provinsi, Lis mengakui sudah sering kali usulan tersebut disampaikannya. Bahkan di dalam rakor, perihal tersebut sudah dibawa beserta bahan usulan oleh Bappeda Kota Tanjungpinang, termasuk kelengkapan DED suatu pembangunan.

Namun, hal tersebut menimbulkan pertanyaan baru yang membuat Lis sebagai Walikota Tanjungpinang meminta, agar pemprov dapat menyelaraskan konsep pengembangan dan pembangunan di Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi.

Maksud Lis, provinsi dan pemko bersinergi dengan menyelaraskan antara kemauan Kota Tanjungpinang sebagai ibukota dengan Pemprov Kepri.

"Jangan hanya membicarakan tentang Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi, karena itu hanya bahasa kalimat mulut. Sementara kalau berbicara Tanjungpinang sudah banyak pembangunan, itu kan di Dompak, ratusan miliar itu di Dompak," paparnya.

Sementara, jika berbicara sebagai orang politik, Lis mengakui hubungan antara Pemprov Kepri dengan Pemko Tanjungpinang memiliki unsur politik.

"Kalau berbicara sebagai orang politik, dalam hal ini ada unsur politiknya," ucap Polisi PDIP tersebut.

Contoh konkrit yang tidak juga mendapat respon dari pemprov sambung Lis yaitu, Pemko Tanjungpinang meminta agar lahan depan Gedung Daerah di reklamasi. Karena, dapat dimanfaatkan sebagai perparkiran Tanjungpinang, dan jika ada momentum event kenegaraan, lahan tersebut bisa dipakai menjadi alun-alun masyarakat Tanjungpinang.

"Tapi pada kenyataannya apa, padahal usulan itu sudah tiga tahun lalu saya bicarakan bahka, bahkan sudah kami buat perencanaannya," papar Lis. (Antara)

Editor: Evy R. Syamsir