Pengamat: Birokrat Berpeluang jadi Wagub Kepri

Selasa, 1 November 2016 20:40 WIB

Dari dinamika politik yang terjadi selama berbulan-bulan, kalangan birokrat yang berpeluang menjadi Wagub Kepri

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Lowongan wakil gubernur Kepulauan Riau lebih berpeluang diisi pejabat birokrasi daripada oleh kader partai politik, kata pengamat kebijakan publik Wahyu Eko Yudiatmaja.

"Dari dinamika politik yang terjadi selama berbulan-bulan, kalangan birokrat yang berpeluang menjadi Wagub Kepri," ujarnya, yang juga dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji, di Tanjungpinang, Selasa.

Partai pengusung M Sani (almarhum)-Nurdin Basirun pada Pilkada Kepri 2015 yakni Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra dan PPP.

Dia mengemukakan, Demokrat dan Nasdem baru-baru ini merekomendasikan dua nama yang sama yakni Isdianto dan Agus Wibowo. Partai Nasdem Kepri dipimpin oleh Nurdin Basirun.

Sedangkan Partai Gerindra merekomendasikan Isdianto dan Fauzi Bahar. PKB memberi sinyal merkomendasikan Isdianto dan Mustofa Widjaja. Sedangkan PPP belum belum memberi sinyal siapa yang akan direkomendasikan menjadi cawagub Kepri untuk dipilih DPRD Kepri.

Isdianto, adik kandung dari Sni saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kepri, sedangkan Agus menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Bintan dari Partai Demokrat.

Mustafa Widjaja, mantan Ketua Otorita Batam, sedangkan Fauzi Bahar mantan Wakil Wali Kota Padang.

"Peta politik dari sukses cawagub Kepri ini memang sulit dipastikan akan berakhir seperti apa, karena ada indikator lainnya yang menjadi pertimbangan anggota DPRD Kepri untuk memilih dua nama yang diusulkan," katanya.

Wahyu mengatakan pemilihan cawagub Kepri ini membutuhkan waktu yang lama karena partai pengusung tidak satu suara. Sementara DPRD Kepri hanya menerima dua nama Cawagub Kepri.

"Saya melihat bahwa proses penetapan cawagub pengganti Nurdin Basirun ini terlalu berlarut-larut. Hal ini terjadi karena mandulnya fungsi kaderisasi politik yg seharusnya dijalankan oleh partai politik," ujarnya.

Kondisi itu mengakibatkan parpol pendukung Sani-Nurdin menjadi kebingungan dalam menentukan pilihan. Ditambah lagi dengan sistem politik yang masih transaksional.

"Tidak ada makan siang yang gratis. Apalagi ini posisi enak, tak perlu bersusah payah, langsung jadi wagub," ujarnya.

Dia mengatakan, partai harus kembali pada fungsinya untuk kepentingan rakyat.

Parpol pengusung seharusnya memperhatikan rekam jejak dan kompetensi cawagub yang akan diusung.

"Ini penting karena Kepulauan Riau membutuhkan terobosan agar bisa jauh lebih maju dari sekarang," ujarnya. (Antara)

Editor: Rusdianto