Kepri Lobi Kemkeu Agar DAU Tidak Dipotong

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan melobi agar Kementerian Keuangan tidak memotong 10 persen dari dana alokasi umum (DAU).

Gubernur Kepri Nurdin Basirun seusai rapat paripurna persetujuan Ranperda APBD tahun 2017 di Kantor DPRD Kepri, Rabu, mengatakan hari ini dokumen anggaran akan diserahkan ke Kemdagri, sekaligus melobi Kemkeu agar DAU tidak dipotong.

"Kami akan perjuangan DAU tidak dipotong. Kami akan memberi penjelasan," ujarnya.

Pemerintah Kepri tidak khawatir dengan Mendagri, meski persetujuan anggaran 2017 mengalami keterlambatan. Mendagri diyakini memahami kondisi Pemprov Kepri.

Keterlambatan pembahasan anggaran disebabkan beberapa faktor antara lain Ranperda Organisasi Pemerintah Daerah dan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan Mendagri pada 8 Desember 2016.

Kondisi itu yang menyebabkan Pemprov Kepri tidak dapat membahas anggaran secara maksimal.

Saat ini, sejumlah anggota DPRD Kepri dan Pemprov Kepri justru merasa khawatir Kemkeu memotong DAU. Karena itu, tim Pemprov Kepri hari ini berangkat ke Jakarta agar kementerian itu tidak memotong DAU akibat keterlambatan persetujuan anggaran.

"Kami sudah upayakan secara maksimal agar pembahasan anggaran dilaksanakan secepatnya," kata Nurdin.

Sejumlah fraksi di DPRD Kepri juga mengkritik Pemprov Kepri yang terlambat menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara.

"Kami berharap untuk pembahasan anggaran tahun 2018, KUA dan PPAS sudah diserahkan kepada DPRD Kepri pada Juli 2017," kata anggota Fraksi Keadilan Sejahtera-Partai Persatuan Pembangunan, Ing Iskandarsyah. (Antara)

Editor: Rusdianto