PKS-PPP Tolak Proyek Gurindam 12 Tanjungpinang

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Fraksi Keadilan Sejahtera-PPP menolak rencana Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan proyek Gurindam 12 di Kota Tanjungpinang.
         
"Terkait proyek tahun jamak yang menelan anggaran Rp530 miliar, PKS-PPP meminta untuk ditunda atau tidak dianggarkan," kata juru bicara Fraksi Keadilan Sejahtera-PPP, Suryani, saat rapat paripurna pandangan fraksi terhadap Ranperda APBD tahun 2018 di DPRD Kepri, Selasa.
         
Ia menjelaskan penolakan rencana pelaksanaan proyek yang dilaksanakan selama tiga tahun itu bukan tanpa alasan. Alasan yang paling menonjol yakni keuangan Pemerintah Kepri saat ini masih tergolong rendah.
         
Proyek tahun jamak itu dipastikan akan membebani keuangan daerah, dan membuat rencana pembangunan yang lainnya tidak dapat berjalan.
         
"Alasan kami adalah kondisi fiskal daerah yang lemah. Dengan anggaran multiyear yang besar ini, akan menyedot dan mengurangi sektor lain," kata Suryani.
         
Pendapat senada disampaikan Fraksi Golkar. Melalui juru bicaranya, Asmin Patros, Golkar meminta agar pembiayaan proyek Gurindam 12 tidak bergantung seratus persen pada APBD.
         
"Kami mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, pembangunan infrastruktur tidak boleh bergantung kepada APBD, karena dikhawatirkan memangkas kebutuhan lain dari masyarakat. Kami menawarkan agar pembiayaan juga dibantu oleh anggaran dari pusat," kata Asmin.
         
Kinerja tim keuangan Pemprov Kepri juga menjadi sorotan dari fraksi lainnya DPRD Kepri. Gubernur Nurdin Basirun dituntut untuk melakukan evaluasi tim anggaran karena realisasi penerimaan pemerintah Kepri selalu tidak tercapai.  
    
"Semua rencana yang diajukan Pemprov Kepri harus didukung pembiayaan yang cukup. Namun, pada kenyataannya, pendapatan Pemerintah Kepri selalu memprihatinkan, khususnya pada organisasi perangkat daerah (OPD) tidak sesuai dengan harapan," kata juru bicara Fraksi Hanura, Yusrizal.
         
Menurut dia, rata-rata realisasi Pemprov Kepri hanya sekitar 60 persen dari target. Karena itu, Pemprov Kepri harus segera melakukan evaluasi dan bila perlu dilakukan mutasi pada kabinetnya.
         
"Jika pendapatan hanya terealisasi 60 persen, ke mana 40 persen lainnya. Apa karena OPD tidak tegas, atau memang tidak mampu," kata Yusrizal.
         
Selain ketidakmampuan OPD, Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan melihat penyebab lambatnya kinerja Pemprov Kepri ini disebabkan gubernur bekerja sendirian.
         
"Mengingat peran wagub menyangkut pembangunan dan pengawasan, kami meminta agar pembahasan wagub dapat diselesaikan tahun ini juga," kata Sahat, juru bicara Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan.
         
Dalam paripurna ini, Fraksi Kebangkitan Nasional yang terdiri dari PKB dan PAN tidak memberi pandangan.
         
Ketua DPRD Jumaga Nadeak usai menutup rapat paripurna, meminta agar Pemprov Kepri yang diwakili Sekda Arif Fadilla untuk memberikan tanggapannya pada paripurna selanjutnya.(Antara)

Editor: Dedi