Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Manajemen kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone) di Batam, Bintan, Karimun dan Tanjungpinang sampai saat ini belum memikiki rencana induk yang terintegrasi.
Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang, Den Yealta, di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan, pemerintah pusat menginginkan "master plan" atau rencana induk yang menjadu pedoman dalam melaksanakan kegiatan FTZ terintegrasi sehingga lebih mudah berkembang.
"Kalau sekarang memang terkesan jalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi, padahal dapat saling mendukung. Kami mendukung keinginan pemerintah pusat agar `master plan` terintegrasi," ucapnya.
Den Yealta mengemukakan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi menargetkan tahun ini sistem integrasi rencana induk sudah terbangun. Rencana strategis itu harus difasilitasi dan ditangani oleh Dewan Kawasan FTZ.
Terkait rencana induk itu, Den Yealta mengatakan, Badan Pengusahaan FTZ Tanjungpinang sudah memiliki "master plan", yang akan diserahkan kepada pihak kementerian terkait dalam waktu dekat. Badan FTZ Tanjungpinang siap bersinergi dengan FTZ Batam, Bintan dan Karimun.
Dengan sistem integrasi FTZ, diharapkan seluruh rencana strategis dapat terlaksana dengan cepat secara merata. Kalau saat ini, BP Batam cenderung bergerak cepat, Bintan sudah berjalan, sementara Tanjungpinang masih merangkak.
"Kalau rencana induk sendiri-sendiri agar lambat berkembang. Karena itu, kami siap bersinergi," katanya.
Ia mengatakan, rencana induk akan memperkuat kelembagaan, dan penyediaan lahan yang tertata dengan baik akan lebih mudah dipromosikan kepada investor. Sistem integrasi juga memudahkan investor menentukan lokasi strategis dalam berinvestasi.
FTZ Tanjungpinang saat ini fokus membangun infrastruktur dan memperomosikan fasilitas FTZ kepada para investor.
"Saat ini pemerintah pusat masih membahas kelembagaan BP FTZ Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan," tuturnya. (Antara)
Editor : Pradanna Putra
FTZ di Kepri miliki rencana induk terintegrasi
Ilustrasi - Sekitar 8 hingga 10 ribu unit ponsel masuk melalui batam tiap bulannya, namun sudah dua pekan impor terhenti karena belum terbitnya aturan di Free Trade Zone Batam-Bintan-Karimun (FTZ-BBK) (Antaranews Kepri/Joko Sulistyo)
Kalau sekarang memang terkesan jalan sendiri-sendiri, tidak terintegrasi, padahal dapat saling mendukung. Kami mendukung keinginan pemerintah pusat agar `master plan` terintegrasi,
Komentar