Kepri setelah Isdianto jabat Wagub Kepri

id isdianto,wakil gubernur kepri,nurdin basirun

Isdianto disumpah menjadi Wakil Gubernur Kepri di Istana Negara, Selasa (27/3). (foto Humas Pemprov Kepri)

Sejarah baru kini lahir dari perjuangan politik Isdianto dan para pendukungnya. Selama sekitar 2 tahun atau sejak H.M. Sani, abang kandungnya meninggal dunia, Isdianto bertekad lompat dari pejabat birokrat menjadi politikus.

Haji M. Sani dikenal sebagai punggawa politik yang tidak pernah kalah saat bertanding di arena politik pilkada. Dia meninggal dunia pada tanggal 8 April 2016 setelah sekitar 2 bulan dilantik sebagai Gubernur Kepri.

Tidak hanya keluarganya bersedih, tetapi juga para pendukung Sani dan Nurdin Basirun (SANUR) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 2015 kehilangan figur seorang "ayah". Harapan sebagian para pendukungnya jargon "Sani Ayah Kita" pun berangsur-angsur sirna manakala Nurdin yang resmi dilantik sebagai gubernur pada tanggal 25 Mei 2016, tidak mengakomodasi mereka.

Sejarah perpolitikan pascapesta demokrasi tahun 2015 itu juga mencatat sikap politik Nurdin terhadap pemilihan Wagub Kepri. Partai pengusung SANUR tidak satu suara dalam penentukan dua nama bakal cawagub. Bahkan, setelah Panitia Khusus Tata Tertib Pemilihan Wagub Kepri dan panitia pemilih dibentuk.

Pengurus Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beda kepentingan sehingga satu dari dua nama yang diusulkan kepada DPRD Kepri, berbeda. Isdianto diusulkan seluruh partai pengusung itu. Namun, nama bakal cawagub lainnya yang diusulkan ada empat orang, yakni Agus Wibowo dari Demokrat, Mustafa Widjaja dari PKB, Fauzi Bahar dari Gerindra, Rini Fitrianti dari NasDem, dan Mustafa Widjaja dan Fauzi Bahar diusulkan PPP.

Pergolakan politik terjadi karena DPRD Provinsi Kepri hanya menerima dua nama bakal cawagub. Hampir setahun lamanya, Partai Demokrat sebagai partai yang meraih paling banyak kursi di legislatif dibanding partai pengusung lainnya akhirnya "memaksakan" Isdianto dan Agus Wibowo diusulkan sebagai sebagai bakal cawagub.

Nurdin pun berlahan-lahan mulai menunjukkan warnanya. Nurdin yang semula memberi angin segar kepada semua kandidat mulai bergerak lawan arus meski di permukaan dia menyatakan mendukung Isdianto.

Berdasarkan catatan Antara, sedikitnya tiga kali Isdianto menghadap Nurdin membahas persoalan itu. Namun, tidak menemukan titik terang. Isdianto merasa pada posisi ngambang meski sudah melepaskan jabatannya sebagai ASN dan Kepala Dispenda Kepri.

Di DPRD Provinsi Kepri, anggota legislatif yang juga pengurus dari empat partai pengusung lainnya merasa keberatan dengan munculnya nama Agus Wibowo. Agus dinilai tidak komunikatif.

Di tengah jalan Agus pun mengundurkan diri karena tidak mendapatkan dukungan dari NasDem, PKB, Gerindra, dan PPP. Dia tidak ingin membabi buta melepaskan jabatannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bintan.

Keputusan Agus itu membuat peta politik pemilihan berubah. Satu nama yang tersisa di DPRD Provinsi Kepri sebagai bakal cawagub, yakni Isdianto. Pro dan kontra pun mulai menguap ke permukaan.

Namun, DPRD Provinsi Kepri mengambil langkah maju dengan menetapkan jadwal pemilihan Wagub Kepri meski sejatinya tidak ada pemilihan wagub dalam pesta demokrasi itu karena Isdianto sebagai bakal cawagub tunggal. Pada tanggal 7 Desember 2017 menjadi catatan sejarah baru di Kepri setelah sehari sebelumnya Mustafa Widjaja gagal mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra untuk bertarung melawan Isdianto.

Harus Dua Kandidat

Di sela-sela pemilihan wagub, sejumlah anggota DPRD Kepri bersuara lantang menolak rapat paripurna tersebut. Berbagai alasan, antara lain, disampaikan oleh Syarapudin Aluan dari PPP, Alex dari PAN, dan Sirajudin Nur dari PKB. Mereka beralasan bahwa bakal calon yang harus diusulkan partai pengusung harus dua orang, bukan kandidat tunggal.

Namun, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang memimpin rapat paripurna tersebut beralasan partai pengusung sudah menyampaikan dua nama. Namun, satu di antaranya mengundurkan diri.

Uniknya, anggota DPRD Provinsi Kepri dari partai yang menjadi lawan politik SANUR, seperti PDIP, Golkar, Hanura, dan PKS mendukung pemilihan Wagub Kepri. Rapat paripurna itu pun dilanjutkan karena disetujui oleh 33 anggota DPRD Provinsi Kepri.

Rapat paripurna itu menetapkan Isdianto sebagai Wagub Kepri terpilih. Hasil rapat paripurna itu kemudian diserahkan kepada Presiden RI melalui Kemendagri. Gubernur Kepri Nurdin Basirun yang diamanahkan untuk menyerahkan seluruh berkas dari pemilihan.

Pascaputusan DPRD Kepri, sejumlah pihak termasuk bakal cawagub menggugatnya. Mustafa Widjaja, Rini Fitrianti, dan Fauzi Bahar mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Batam. Yang mengejutkan, Nurdin Basirun melalui pengacaranya, juga mengajukan intervensi ke PTUN. Intervensi yang diajukan Rini, Mustafa, dan Nurdin ditolak karena tidak menjadi korban dari objek yang digugat.

Mahkamah Agung juga menolak gugatan dua warga Batam yang menuntut agar dilakukan peninjauan kembali terhadap putusan DPRD Provinsi Kepri. Saat ini, masih ada sisa tiga gugatan yang diajukan Lumbung Informasi Rakyat, Fauzi Bahar dan Ketua PKB Kepri Abdul Basid ke PTUN.

Satu per satu permasalahan dilewati Isdianto. Namun, dia galau karena Kemendagri cukup lama memutuskan apakah dirinya menjadi Wagub Kepri atau tidak.

Sejak bola panas itu berada di Kemendagri, sejumlah pejabat di Kemendagri, termasuk Dirjen Otda Soni Sumarsono dan Staf Ahli Otda Kemendagri Suhajar Diantoro sama-sama enggan berkomentar.

Isdianto pun mengambil langkah politik yang mengejutkan kalangan politikus, terutama Partai Demokrat. Isdianto memutuskan bergabung dengan PDIP. Foto-foto Isdianto ikut dalam rapat akbar yang diselenggarakan PDIP tersebar luas.

Sikap politik Isdianto itu mengejutkan lantaran PDIP merupakan lawan politik SANUR pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri 2018. Apakah ini menunjukkan Isdianto membutuhan sandaran yang kuat dari partai pemenang Pemilu 2014 di Kepri agar dapat melenggang menjadi wagub? Isdianto memilih tidak mengomentari hal itu.

Sejumlah pihak memakluminya karena Mendagri Tjahjo Kumolo dan Presiden RI Joko Widodo berasal dari PDIP.

Politik Hukum

Hari ini, perjuangan Isdianto dan para pendukungnya terbayarkan. Dia mengucapkan syukur apa yang diharapkannya dalam 2 tahun terakhir direalisasikan. Isdianto dilantik sebagai Wagub Kepri di Istana Negara tepat pukul 14.00 WIB.

Kabar gembira itu beberapa hari lalu disampaikan Mendagri kepadanya. Dias pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukungnya.

Isdianto menyatakan siap bersinergi dan membantu Gubernur Nurdin dalam mengurus pemerintahan.

Namun, batu yang mengganjal perjalanan karier politiknya belum tuntas. Staf ahli hukum DPRD Kepri Edwar Arfa yang sejak awal mengawal penetapan Isdianto sebagai Wagub Kepri terpilih menginformasikan masih ada tiga gugatan di PTUN yang belum diputus majelis hakim.

Edwar yakin pada tanggal 9 April 2018 PTUN menolak gugatan LIRA, Abdul Basid dan Fauzi Bahar.

Sejumlah pihak juga menginformasikan kepadanya bahwa Keputusan Presiden Nomor 44/2018 terdapat cela hukum. Namun, Edwar dengan tegas keputusan presiden dipastikan sudah dianalisis secara matang oleh pakar hukum sehingga sulit untuk digugat.

Terlepas dari itu semua, Isdianto besok sudah kembali ke Kepri, dan mulai bekerja. Dia ditugasi untuk membuka Musrenbang Kepri 2018 di Tanjungpinang.

Isdianto berulang kali menegaskan tidak akan mengganggu kekuasaan Gubernur Nurdin yang selama ini merasa tidak ada masalah menjalankan roda pemerintahan meski tanpa wagub. Nurdin pun mengingatkan berulang kali agar wagub dapat membantu tugas-tugasnya dalam menyelenggarakan pemerintaan.

Ia ingin berkarya dan mengabdi untuk masyarakat Kepri.

DPRD Provinsi Kepri pun berharap Nurdin dan Isdianto bersinergi menyelesaikan permasalahan di internal pemerintahan, dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Kepri yang dalam setahun terakhir merosot.

Editor: Rusdianto
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar