HKI harapkan iklim investasi di Batam kondusif

id Investasi

Ilustrasi Pekerja mengerjakan sambungan pipa di Tanjunguncang, belum lama ini. (Antaranews Kepri/.Joko Sulistyo)

Batam (Antaranews Kepri) - Himpunan Kawasan Industri (HKI) Provinsi Kepuluan Riau meminta semua pihak turut menjaga iklim investasi di Batam tetap kondusif. Wakil Koordinator HKI Kepri Tjaw Hoeing mengatakan, kondusifitas akan menjamin para investor nyaman menanamkan modalnya di Kota Batam. 

Tjaw juga menyoroti kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Batam pada 2019 yang mencapai Rp3,8 juta, yang dirasa sudah sangat tinggi jika dibandingkan beberapa negara lain di kawasan Asia.

"Angka Rp3.8 juta setara dengan USD260 dan itu sudah cukup tinggi bila kita bandingkan dengan Vietnam, Malaysia, Laos, Philipina, Myanmar dan Kamboja yang notabene adalah pesaing Batam," katanya.

Tjaw mengatakan, kenaikan UMK Kota Batam Rp3,8 juta memang sudah sesuai dengan aturan yang mengatur yaitu PP 75 Tahun 2015 tentang pengupahan. Dengan nilai tersebut lanjutnya, pasti akan menambah beban pada cost struktur sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan industri.

"Oleh sebab itu, kita minta semua pihak agar turut menjaga agar iklim investasi di Batam tetap kondusif," jelasnya. 

Tjaw mencontohkan beberapa hari lalu, lowongan untuk 65 orang diperebutkan dua ribu pelamar dan angka penggangguran di Kota Batam mendekati 45 ribu orang. 

"Ini yang harus dicarikan solusi bagaimana para pencari kerja bisa mendapatkan pekerjaan, bukan malah mempersoalkan upah minimum yang sudah ada payung hukumnya," paparnya. 

Meskipun, masih menurut Tjaw, dengan kenaikan nilai UMK tersebut, pemilik perusahaan industri mungkin akan berpikir untuk beralih pada mesin, atau mengganti tenaga manusia dengan robot. 

Sebelumnya Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun sudah menetapkan UMK Kota Batam 2019 Rp3,8 juta lebih dan tertinggi dibanding kabupaten-kota lainnya.

Penetapan UMK Batam dan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepri Tahun 2019 berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, di mana Gubernur dapat menetapkan UMK, serta sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"UMK yang kita tetapkan mengacu kepada rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau bupati/wali kota," ujarnya.
Pewarta :
Editor: Joko Sulistyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar