Konferensi Besar GP Ansor hasilkan rekomendasi perihal penanganan COVID-19

id GP Ansor,Minahasa, Sulawesi Utara

Konferensi Besar GP Ansor hasilkan rekomendasi perihal  penanganan COVID-19

Dokumen - Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas dalam Konferensi Besar GP Ansor di Minahasa. ANTARA/HO

Minahasa, Sulut (ANTARA) - Konferensi Besar XXXIII Gerakan Pemuda (GP)  Ansor yang digelar di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara sejak 18 September dan ditutup Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Minggu (20/9), menghasilkan sejumlah rekomendasi penanganan COVID-19.

"Pandemi belum terlihat kapan akan berakhir dan masih terus mencatatkan penambahan kasus baru. Seluruh dunia berharap segera ditemukan vaksin sehingga mobilitas sosial ekonomi kembali dapat dipulihkan," kata Yaqut Cholil Qoumas, di Minahasa.

Rekomendasi yang dikeluarkan berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang telah memukul bahkan mengubah landskap sosial ekonomi masyarakat dunia dalam 6 bulan terakhir. Berdasarkan data per 18 September 2020, secara global COVID-19 telah menginfeksi 29,87 juta manusia dan menyebabkan 940.000 di antaranya meninggal dunia.

Adapun di Indonesia, tercatat 232.000 kasus positif dan menyebabkan 9.222 orang meninggal dunia per tanggal yang sama. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tercatat mengalami perlambatan sebesar minus 5,32 persen dan diperkirakan masih akan mencatatkan perlambatan di kuartal III.

Atas situasi yang serba tidak menentu ini, kata Gus Yaqut, sapaan akrabnya, GP Ansor menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia sebagai berikut:

1. Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan, sehingga semua pendekatan dan kebijakan harus dilakukan dengan menjadikan pertimbangan kesehatan sebagai prioritas utama;

2. Belajar dari pengalaman negara lain yang telah berhasil membatasi penyebaran COVID-19, pengambil kebijakan harus terus menerus mengevaluasi pendekatan yang dijalankan dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara lain dan menyesuaikannya dengan kearifan lokal;

3. Dalam kondisi krisis kesehatan ini, semua keputusan yang diambil oleh para pemangku kebijakan termasuk birokrasi dan aparat pemerintah harus dilakukan secara cepat, efektif, dan efisien;

4. Untuk menanggulangi dampak pertumbuhan ekonomi yang negatif, pemerintah diharapkan menyusun ulang prioritas baik kebijakan maupun anggaran untuk memastikan masyarakat terdampak tetap memiliki daya beli dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dan program-program pembangunan diprioritaskan kepada program pemberdayaan dan jaring pengaman ekonomi untuk masyarakat;

5. Para elit politik harus bergandengan tangan, saling menguatkan dan mengedepankan kemaslahatan bangsa dengan menghentikan rivalitas yang dapat berdampak kepada perlambatan pengambilan keputusan dalam penanggulangan krisis COVID-19 sebagai musuh bersama;

6. Mengingat pembatasan mobilitas masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19 tidak hanya mengganggu kehidupan perekonomian, namun juga kehidupan sosial masyarakat, perlu dilakukan mitigasi dampak sosial dengan melibatkan para ahli dan pemimpin informal masyarakat untuk memastikan tidak muncul gejala keterasingan dan ketakutan/paranoid yang berlebihan dari sebagian rakyat kita.

"Semoga dengan ikhtiar tanpa terputus dan terus mendekatkan diri kepada Allah SWT, bangsa Indonesia bisa selamat melewati ujian yang berat akibat pandemi ini. Amin ya Rabbal ‘alamin," harap Gus Yaqut.
Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar