#DBH

Laskar Melayu Bersatu Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau menilai, Permendagri No 6 tahun 2016 yang menghapus pakaian khas daerah dari seragam dinas pegawai negeri ...

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal mengelola usaha kepelabuhanan, karena terbentur persyaratan untuk mendapatkan izin operasional dari Kementerian ...

Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq mengatakan, tunggakan dana proyek tahun anggaran 2015 dapat dilunasi pada pertengahan Februari 2016."Dana proyek 2015 yang belum ...

Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, tidak akan memberhentikan atau mengurangi pegawai berstatus honorer meskipun APBD 2016 defisit."Belum. Kami belum akan ...

Pemerintah Kota bersama DPRD Batam Kepulauan Riau sepakat untuk memotong biaya perjalanan dinas dalam APBD 2016 hingga Rp28 miliar, sebagai langkah efisiensi belanja daerah ...

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengupayakan tetap melaksanakan rencana kegiatan prioritas, meskipun berdasarkan hasil evaluasi APBD Kepri 2016 diberi catatan oleh ...

Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau terpaksa menunda sejumlah program dan kegiatan rutin, karena APBD 2016 hingga kini belum disahkan."Memang ada hal tertentu yang belum ...

Kabupaten Lingga akan kembali mengalami permasalahan defisit di tahun 2016, karena dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) dari pusat, hanya terealisasi Rp3,8 miliar ...

Jumlah dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH migas) yang diterima pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Kepulauan Riau kemungkinan merosot drastis, kata Penjabat ...

Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun ini merosot tajam, dari biasanya Rp400 miliar menjadi Rp12 miliar, kata Penjabat Gubernur Kepri Nuryanto di ...