Pemerintah pusat sering terlambat menginformasikan besaran dana bagi hasil (DBH) migas sehingga menghambat sistem penganggaran pemerintah daerah, kata Anggota Komisi II ...
Pemerintah pusat sering terlambat menginformasikan besaran dana bagi hasil (DBH) migas sehingga menghambat sistem penganggaran pemerintah daerah, kata Anggota Komisi II ...
DPRD Kota Batam Kepulauan Riau akan memperjuangkan seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau honorer diikutsertakan dalam program asuransi Badan Penyelenggara ...
Lembaga Bantuan Hukum Pelangi Nusantara Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau berpendapat, termasuk pelanggaran bila dana dari APBD Karimun 2016 digunakan untuk honor Tim ...
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berencana pada pekan mengukur kemampuan para pegawai eselon II-IV agar penempatan masing-masing di suatu jabatan tepat berdasarkan ...
Badan Pengusahaan Batam dan Kementerian Koordinator Bidang Prekonomian melakukan rapat di Jakarta membahas pendalaman rencana bisnis tahun anggaran 2017."Rencana bisnis ...
Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, mengharapkan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) bisa disahkan pada awal Oktober 2016."Saya bersama asisten dan ...
Kepri Corruption Watch (KCW) berpendapat penghargaan wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan bertolak belakang dengan kondisi pembangunan di wilayah ...
Polemik dana hibah untuk Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) harus diselesaikan dengan musyawarah, dan mengedepankan ketentuan yang berlaku sebagai dasar ...
Badan Legislasi DPRD Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, membahas perubahan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang disesuaikan dengan ...