Anggota DPRD Nilai Pusat Lambat Informasikan DBH

Selasa, 1 November 2016 21:14 WIB

Besaran pendapatan dan pengeluaran harus seimbang sehingga data DBH dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan

Tanjungpinang (Antara Kepri) - Pemerintah pusat sering terlambat menginformasikan besaran dana bagi hasil (DBH) migas sehingga menghambat sistem penganggaran pemerintah daerah, kata Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau Rudy Chua.

"Masalah utama Pemerintah Kepri dalam sistem penganggaran DBH adalah harus menunggu perhitungan dan penetapan dari pusat tanpa bisa mendapatkan nilai variabel sebenarnya," ujarnya di Tanjungpinang, Selasa.

Rudy mengemukakan pemerintah pusat hingga sekarang belum memberikan data yang jelas dan meyakinkan tentang besaran DBH yang diterima Kepri sebagai wilayah penghasil migas.

Pemerintah Kepri tidak mungkin meraba-raba dalam membahas anggaran, terutama menetapkan pendapatan daerah. Kesalahan dalam penetapan besaran DBH akibat informasi yang tidak valid, dapat berdampak buruk pada pelaksanaan rencana pembangunan.

"Besaran pendapatan dan pengeluaran harus seimbang sehingga data DBH dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan," ucapnya.

Politikus asal Partai Hati Nurani Rakyat itu menyatakan belum dapat percaya DBH yang diterima Kepri menurun jauh.

Sebagai daerah penghasil, pemerintah pusat memutuskan Kepri hanya mendapat Rp12 miliar DBH tahun 2015, atau hanya Rp1 miliar dalam setiap bulan.

"Apakah mungkin untuk seluruh Kepri hanya mendapatkan DBH Rp12 miliar, mengingat variabel harga gas sebagai hasil utama Kepri cenderung stabil," tuturnya.

Sementara untuk dana alokasi umum (DAU), tuntutan provinsi kepulauan tentang dasar luas keseluruhan wilayah (darat dan laut) sampai sekarang belum dipenuhi pusat. Perhitungan masih didominasi berdasarkan luas daratan dan jumlah penduduk.

"Tentu Kepri hanya mendapat DAU sedikit, karena 96 persen wilayah ini terdiri dari lautan," katanya.

Dia mengemukakan defisit anggaran tidak hanya terjadi dalam dua tahun terakhir, melainkan juga berdampak pada 2017. Karena itu, Pemerintah Kepri harus bekerja keras mencari sumber pendapatan lainnya, dan mengurangi pembelanjaan.

"Yang menjadi masalah adalah langkah yang harus diambil dalam rangka dua solusi tersebut," katanya.

Kondisi Kepri, menurut dia diperparah dengan ketergantungan daerah terhadap anggaran pusat. Kepri harus bisa mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pusat, dengan peningkatkan pendapatan asli daerah.

"Di beberapa daerah kadang-kadang justru masyarakat atau pengusaha yang menjerit akibat langkah agresif pemda dalam mencari upaya penambahan PAD.

"Kepri dengan luas lautan 96 persen sebenarnya memiliki prospek pendapatan maritim yang luar biasa. Sayangnya kewenangan terhadap pengaturan kelautan yang dimiliki provinsi masing terbatas," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.