#PERPAJAKAN

Kumpulan berita perpajakan, ditemukan 271 berita.

Pengganti PP FTZ Selesai Akhir Tahun

Pengganti PP 02/2009 tentang perlakuan pajak di Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun ditargetkan selesai pada akhir tahun 2010."Penggantian PP02/2009 sudah ...

Pemerintah Ubah 50 Persen PP02/2009

Pemerintah mengubah sekitar 50 persen isi PP 02 tahun 2009 agar Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun lebih kompetitif dengan kawasan sejenis di Asia ...

Pusat Akomodasi 80 Persen Keluhan Pengusaha

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan sebanyak 80 persen keluhan pengusaha terhadap pelaksanaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ...

Gubernur: Pencabutan Master List Akhir November

Gubernur Kepulauan Riau HM Sani mengatakan pengumunan pencabutan kebijakan master list Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan Karimun akan dilakukan pada ...

Harry : Master List FTZ BBK Dicabut Desember 2010

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan pemerintah pusat berencana mencabut kebijakan master list di Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan dan ...

Pengusaha Minta PP 02/2009 Diganti Total

Pengusaha dalam Kadin, Apindo, Gapeksi dan asosiasi lain, menolak rencana pemerintah merevisi PP 02 tahun 2009 dan meminta agar turunan dari UU tentang Kawasan Perdagangan Bebas ...

Pemalsuan Dokumen Mobil Mewah Rugikan Negara

Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyatakan pemalsuan dokumen mobil mewah keluaran di atas tahun 2004 di Batam merugikan keuangan negara. Sekretaris ...

Mayoritas Bakal Calon Wali Kota Belum Penuhi Syarat

Mayoritas pasangan bakal calon wali kota-wakil wali kota belum penuhi persyaratan administrasi dalam Pilkada Batam 2011."Mayoritas belum penuhi syarat-syarat administrasi," ...

Anggaran FTZ Rp1,5 Miliar Tidak Perlu Ditambah

Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nur Syafriadi menyatakan anggaran untuk Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun sebesar Rp1,5 ...

Revisi PP Nomor 2/2009 Harus Dipercepat

Pemerintah diminta mempercepat revisi Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2009 tentang Kepabeanan, Perpajakan dan Cukai serta Pengawasan Atas Pemasukan dan ...