#SK

Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Soerya Respationo mengatakan SK Menteri Kehutanan nomor 867 tahun 2014 cacat hukum, karena tidak memperhatikan Peraturan Presiden 87 tahun 2011 ...

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Tanjungpinang, Tengku Dahlan memprediksikan 1 investor asing bakalan gulung tikar dari ...

Pulau Rempang dan Galang belum bisa dimanfaatkan, meskipun surat keputusan Menteri Kehutanan sudah mengakomodasi pemanfaatan lahan hutan lindung di Batam, Kepulauan Riau, yang ...

Dinas Kelautan Perikanan Pertanian Kehutanan dan Energi (KP2KE) Kota Tanjungpinang saat ini, sedang mengembangkan Hutan Lindung Bukit Kucing (HLBK) menjadi satu-satunya ...

DPRD Karimun mengajukan tiga nama, yaitu Muhammad Asyura, Azmi dan Bakti Lubis kepada Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani untuk dikukuhkan sebagai pimpinan definitif ...

Natuna (Antara Kepri)-Perjuangan tim dari Badan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Natuna Barat (BPK2NB) untuk membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) ternacam gagal."Hasil kesepakatan kita dengan tim ...

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna membubarkan Badan Ad Hock Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR, DPD DPRD dan Presiden dan wakil Presiden RI tahun ...

Industri properti Kota Batam Kepulauan Riau melambat hingga 20 persen sepanjang 2014, akibat beberapa kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah pusat, kata Ketua Real Estate ...

Real Estat Indonesia Khusus Kota Batam menyatakan isi revisi Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.463 tahun 2013 memberikan keuntungan pada pemukiman yang dalam SK ...

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan merevisi Surat Keputusan Hutan Lindung di Wilayah Kepri No.463/2013 yang sempat menjadi kontroversi karena menetapkan mayoritas kawasan ...