Yangon (ANTARA) - Para penentang kekuasaan militer Myanmar, banyak di kota-kota kecil di seluruh negeri, melakukan protes di bawah cahaya lilin pada Sabtu (20/3) malam hingga Minggu untuk menentang tindakan keras pasukan keamanan dan pembunuhan hampir 250 orang sejak kudeta pada 1 Februari.
Penindasan dengan kekerasan telah menuai kecaman dari pemerintah Barat dan semakin banyak menuai kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari beberapa tetangga Myanmar di Asia.
Aksi kekerasan juga telah memaksa orang-orang yang bertekad untuk menolak kembali ke pemerintahan militer setelah satu dekade langkah tentatif menuju demokrasi untuk memikirkan cara-cara baru guna menyampaikan pendapat mereka.
Hampir 20 protes diselenggarakan semalam di seluruh negeri, dari kota utama Yangon hingga komunitas kecil di Negara Bagian Kachin di utara dan kota paling selatan Kawthaung, menurut pemantauan di media sosial.
Ratusan pengunjuk rasa di kota kedua, Mandalay, termasuk banyak staf medis berjubah putih, berpawai sebelum matahari terbit dalam "protes Fajar".
Pengunjuk rasa di beberapa tempat diikuti oleh sejumlah biksu Buddha yang memegang lilin. Beberapa orang menggunakan lilin untuk membuat bentuk salam protes tiga jari.
Di Yangon, yang telah dilanda kekerasan terparah sejak kudeta, pasukan keamanan bergerak cepat untuk membubarkan pertemuan.
"Sekarang mereka membubarkan protes malam hari kami. Granat kejut ditembakkan terus-menerus," tulis seorang pengguna Facebook. Delapan orang ditahan, kata seorang penduduk lingkungan itu.
Juru bicara junta tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar tetapi sebelumnya mengatakan pasukan keamanan menggunakan kekuatan hanya jika diperlukan.
Setidaknya empat orang tewas dalam insiden terpisah pada Sabtu pagi, yang menjadikan jumlah korban tewas sejak kudeta menjadi 247 orang, menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Kemarahan Asia
Negara-negara Barat telah berulang kali mengutuk kudeta dan kekerasan tersebut. Tetangga Asia, yang selama bertahun-tahun menghindari saling mengkritik, juga mulai angkat bicara.
Presiden Indonesia Joko Widodo, dalam beberapa komentar terkuat yang pernah disampaikan oleh seorang pemimpin kawasan, mengatakan pada Jumat (19/3) bahwa kekerasan harus segera dihentikan. Dia menyerukan pertemuan mendesak kelompok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, di mana Myanmar menjadi anggotanya.
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mendukung seruan itu dengan mengatakan dia terkejut dengan penggunaan kekerasan mematikan yang terus-menerus terhadap warga sipil. Singapura juga telah menyatakan ketidaksetujuannya.
Tetapi militer tidak menunjukkan tanda-tanda akan terpengaruh dan telah mempertahankan tindakan pengambilalihannya, yang menggagalkan transisi lambat menuju demokrasi di negara yang berada di bawah pemerintahan militer yang ketat sejak kudeta tahun 1962 hingga para jenderal memulai reformasi satu dekade lalu.
Junta mengatakan pemilu 8 November yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi adalah sebuah kecurangan, sebuah tuduhan yang ditolak oleh komisi pemilihan. Para pemimpin militer telah menjanjikan pemilihan umum baru tetapi belum menetapkan tanggal.
Pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing pada Sabtu mengunjungi pulau-pulau Coco, sekitar 400 km (250 mil) selatan Yangon, dan menjelaskan kepada perwira militer dan perawat mengapa dia merebut kekuasaan, lapor media negara.
Pulau-pulau tersebut berada di dekat beberapa rute pelayaran terpenting di dunia, di perairan tempat China dan India berusaha memproyeksikan kekuatan mereka. Tak satu pun dari dua raksasa Asia itu yang berbicara keras menentang kudeta dan kekerasan.
Suu Kyi, 75, menghadapi tuduhan penyuapan dan kejahatan lain yang membuatnya dilarang dari berpolitik dan dipenjara jika terbukti bersalah. Pengacaranya mengatakan tuduhan itu dibuat-buat.
Sumber: Reuters
Penindasan dengan kekerasan telah menuai kecaman dari pemerintah Barat dan semakin banyak menuai kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya dari beberapa tetangga Myanmar di Asia.
Aksi kekerasan juga telah memaksa orang-orang yang bertekad untuk menolak kembali ke pemerintahan militer setelah satu dekade langkah tentatif menuju demokrasi untuk memikirkan cara-cara baru guna menyampaikan pendapat mereka.
Hampir 20 protes diselenggarakan semalam di seluruh negeri, dari kota utama Yangon hingga komunitas kecil di Negara Bagian Kachin di utara dan kota paling selatan Kawthaung, menurut pemantauan di media sosial.
Ratusan pengunjuk rasa di kota kedua, Mandalay, termasuk banyak staf medis berjubah putih, berpawai sebelum matahari terbit dalam "protes Fajar".
Pengunjuk rasa di beberapa tempat diikuti oleh sejumlah biksu Buddha yang memegang lilin. Beberapa orang menggunakan lilin untuk membuat bentuk salam protes tiga jari.
Di Yangon, yang telah dilanda kekerasan terparah sejak kudeta, pasukan keamanan bergerak cepat untuk membubarkan pertemuan.
"Sekarang mereka membubarkan protes malam hari kami. Granat kejut ditembakkan terus-menerus," tulis seorang pengguna Facebook. Delapan orang ditahan, kata seorang penduduk lingkungan itu.
Juru bicara junta tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar tetapi sebelumnya mengatakan pasukan keamanan menggunakan kekuatan hanya jika diperlukan.
Setidaknya empat orang tewas dalam insiden terpisah pada Sabtu pagi, yang menjadikan jumlah korban tewas sejak kudeta menjadi 247 orang, menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.
Kemarahan Asia
Negara-negara Barat telah berulang kali mengutuk kudeta dan kekerasan tersebut. Tetangga Asia, yang selama bertahun-tahun menghindari saling mengkritik, juga mulai angkat bicara.
Presiden Indonesia Joko Widodo, dalam beberapa komentar terkuat yang pernah disampaikan oleh seorang pemimpin kawasan, mengatakan pada Jumat (19/3) bahwa kekerasan harus segera dihentikan. Dia menyerukan pertemuan mendesak kelompok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, di mana Myanmar menjadi anggotanya.
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mendukung seruan itu dengan mengatakan dia terkejut dengan penggunaan kekerasan mematikan yang terus-menerus terhadap warga sipil. Singapura juga telah menyatakan ketidaksetujuannya.
Tetapi militer tidak menunjukkan tanda-tanda akan terpengaruh dan telah mempertahankan tindakan pengambilalihannya, yang menggagalkan transisi lambat menuju demokrasi di negara yang berada di bawah pemerintahan militer yang ketat sejak kudeta tahun 1962 hingga para jenderal memulai reformasi satu dekade lalu.
Junta mengatakan pemilu 8 November yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi adalah sebuah kecurangan, sebuah tuduhan yang ditolak oleh komisi pemilihan. Para pemimpin militer telah menjanjikan pemilihan umum baru tetapi belum menetapkan tanggal.
Pemimpin kudeta Jenderal Min Aung Hlaing pada Sabtu mengunjungi pulau-pulau Coco, sekitar 400 km (250 mil) selatan Yangon, dan menjelaskan kepada perwira militer dan perawat mengapa dia merebut kekuasaan, lapor media negara.
Pulau-pulau tersebut berada di dekat beberapa rute pelayaran terpenting di dunia, di perairan tempat China dan India berusaha memproyeksikan kekuatan mereka. Tak satu pun dari dua raksasa Asia itu yang berbicara keras menentang kudeta dan kekerasan.
Suu Kyi, 75, menghadapi tuduhan penyuapan dan kejahatan lain yang membuatnya dilarang dari berpolitik dan dipenjara jika terbukti bersalah. Pengacaranya mengatakan tuduhan itu dibuat-buat.
Sumber: Reuters