Batam (ANTARA) - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) meraih peringkat terbaik I pada kategori Sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) dalam gelaran penganugerahan BMN Awards 2021 bertajuk apresiasi pengelolaan kekayaan negara.

Penghargaan ini diterima oleh Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam Wahjoe Triwidijo Koentjoro dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) secara daring, Senin (15/11).

“BP Batam alhamdulillah meraih Terbaik I dalam kategori Sertifikasi BMN. Sertifikasi ini sendiri merupakan bukti legalitas aset-aset yang dikelola BP Batam dari target 98 aset senilai Rp51 triliun telah selesai 86 aset, sisanya sedang kami selesaikan di Badan Pertanahan Nasional (BPN),” ujar Wahjoe dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Selasa (16/11).

Upaya tersebut, dikatakan Wahjoe, merupakan bentuk dari komitmen BP Batam untuk mengelola aset secara akuntabel dengan baik, guna meminimalisir persoalan saling klaim atas aset BP Batam oleh pihak ketiga.

Menurutnya BP Batam akan terus konsisten tentang tata kelola BMN, mulai dari pengadaan, pencatatan hingga pelaporan, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada DJKN. 

"Karena BMN diperoleh dari anggaran pemerintah, baik dari rupiah murni maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," ungkapnya.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan sebagaimana dimuat di dalam laporan BMN Tahun 2020, nilai BMN di Indonesia saat ini tercatat sebesar Rp6.585 triliun. 

Nilai ini merupakan 59,3 persen dari total aset dalam neraca  yaitu sebesar Rp11.098 triliun.

"Gelaran apresiasi pengelolaan kekayaan negara tahun 2021 ini selain merupakan rangkaian peringatan HUT ke-15 DJKN, sekaligus sebagai bentuk apresiasi atas kualitas kerja dan koordinasi seluruh kementerian/lembaga dan stakeholder," ujarnya.

Sementara, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya mengajak para kementerian/lembaga untuk memaksimalkan potensi dan pemanfaatan BMN yang telah dimiliki untuk menghindari aset-aset yang menganggur.

“BMN diperoleh melalui sebuah upaya dan proses keuangan negara yang tidak mudah. Ini juga menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu aset-aset tersebut harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat, sehingga kementerian/lembaga dituntut untuk melakukan perubahan yang fleksibel, responsif dan akuntabel,” ujar Sri Mulyani.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan pengelolaan BMN tidak hanya terjadi pada saat aset tersebut dibangun, melainkan bermula semenjak BMN tersebut direncanakan. 

Ia berharap penggunaan uang negara untuk aset BMN dapat terwujud dengan baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, hingga pengawasan aset-aset tersebut.