Bintan (ANTARA) - Menjelang pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan informasi.
Anggota Bawaslu Bintan Febriadinata, di Bintan, Rabu, mengatakan, data dan informasi terkait kinerja kelembagaan, termasuk pelaksanaan pengawasan setiap tahapan pemilu dan pilkada serentak merupakan bagian terpenting karena berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan publik.
Di era keterbukaan informasi yang selaras dengan kebutuhan publik terhadap informasi dan data dari perkembangan pengawasan kepemiluan, menurut dia dibutuhkan sarana dan fasilitas yang memadai. Selain itu, sumber daya pengelolaan data dan informasi juga harus mumpuni sehingga publikasi terhadap hasil pengawasan dapat disajikan secara cepat dan tepat.
Bawaslu Bintan sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
"Penyediaan informasi dan data dari sumber utama hasil pengawasan merupakan salah satu tolak ukur kinerja Bawaslu Bintan sehingga dianggap penting, dan wajib dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Febri mengemukakan untuk meningkatkan kualitas staf penyedia data dan informasi pengawasan kepemiluan, pihaknya menggelar bimbingan teknis pengelolaan data dan informasi, yang menghadirkan narasumber dari Koordinator Humas, Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kepri, Indrawan dan Komisioner Komisi Informasi Publik Kepri, Muhamad Djuhari.
"Kami pernah mendapat penghargaan Menuju Informatif dari Komisi Informasi Publik Kepri. Kami targetkan mendapat penghargaan Informatif," ucapnya.
Koordinator Humas, Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kepri, Indrawan mengatakan, bimbingan teknis pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan kepemiluan perlu dilakukan untuk menyamakan pengetahuan terkait penyebaran informasi dan data yang dibutuhkan publik.
Keterbukaan informasi di media, seperti majalah dan situs resmi yang tersedia di Bawaslu Kepri beserta jajarannya merupakan bagian terpenting, yang wajib dilakukan setiap saat. Segala informasi yang menyangkut kinerja Bawaslu Bintan dan pendidikan tentang pengawasan kepemiluan, contohnya, merupakan informasi yang dibutuhkan publik.
"Di satu sisi, ada hal yang diprioritaskan untuk dipublikasi, namun di sisi lainnya staf yang mengelola situs resmi Bawaslu Bintan harus memahami aturan terhadap hal-hal lain yang menyangkut kerahasiaan negara, yang tidak boleh dipublikasi," tegasnya.
Anggota Bawaslu Bintan Febriadinata, di Bintan, Rabu, mengatakan, data dan informasi terkait kinerja kelembagaan, termasuk pelaksanaan pengawasan setiap tahapan pemilu dan pilkada serentak merupakan bagian terpenting karena berhubungan dengan ketersediaan data dan informasi yang dibutuhkan publik.
Di era keterbukaan informasi yang selaras dengan kebutuhan publik terhadap informasi dan data dari perkembangan pengawasan kepemiluan, menurut dia dibutuhkan sarana dan fasilitas yang memadai. Selain itu, sumber daya pengelolaan data dan informasi juga harus mumpuni sehingga publikasi terhadap hasil pengawasan dapat disajikan secara cepat dan tepat.
Bawaslu Bintan sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
"Penyediaan informasi dan data dari sumber utama hasil pengawasan merupakan salah satu tolak ukur kinerja Bawaslu Bintan sehingga dianggap penting, dan wajib dilaksanakan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Febri mengemukakan untuk meningkatkan kualitas staf penyedia data dan informasi pengawasan kepemiluan, pihaknya menggelar bimbingan teknis pengelolaan data dan informasi, yang menghadirkan narasumber dari Koordinator Humas, Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kepri, Indrawan dan Komisioner Komisi Informasi Publik Kepri, Muhamad Djuhari.
"Kami pernah mendapat penghargaan Menuju Informatif dari Komisi Informasi Publik Kepri. Kami targetkan mendapat penghargaan Informatif," ucapnya.
Koordinator Humas, Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Kepri, Indrawan mengatakan, bimbingan teknis pengelolaan data dan informasi hasil pengawasan kepemiluan perlu dilakukan untuk menyamakan pengetahuan terkait penyebaran informasi dan data yang dibutuhkan publik.
Keterbukaan informasi di media, seperti majalah dan situs resmi yang tersedia di Bawaslu Kepri beserta jajarannya merupakan bagian terpenting, yang wajib dilakukan setiap saat. Segala informasi yang menyangkut kinerja Bawaslu Bintan dan pendidikan tentang pengawasan kepemiluan, contohnya, merupakan informasi yang dibutuhkan publik.
"Di satu sisi, ada hal yang diprioritaskan untuk dipublikasi, namun di sisi lainnya staf yang mengelola situs resmi Bawaslu Bintan harus memahami aturan terhadap hal-hal lain yang menyangkut kerahasiaan negara, yang tidak boleh dipublikasi," tegasnya.