Jakarta (ANTARA) -
Saat menghadiri Rapat Koordinasi Kantor Staf Presiden dengan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau, Jumat, Moeldoko menyoroti hasil survei koalisi KUSUKA 2020 yang menyebutkan bahwa 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM bersubsidi dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi.
"Selain surat rekomendasi, nelayan harus menyertakan lampiran-lampiran seperti KTP atau kartu tani, surat keterangan usaha atau surat keterangan peralatan yang digunakan. Ini yang dinilai menyulitkan," kata Moeldoko dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Isu penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan kecil menjadi salah satu topik pembahasan rakor KSP dan K/L tersebut sebagai upaya menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas 17 April 2020 yang meminta percepatan pmenuhan akses BBM bersubisi untuk nelayan kecil.
Oleh karena itu, Moeldoko menegaskan bahwa KSP mendorong kementerian/lembaga agar mempercepat pengurusan dan penerbitan KUSUKA.
Pasalnya, menurut mantan Panglima TNI itu KUSUKA telah mencakup data-data nelayan yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi.
"Jadi ke depan nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi dan lampiran-lampirannya. Jika mereka membeli BBM tinggal menunjukkan kartu KUSUKA saja," ujar Moeldoko menambahkan.
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyerukan percepatan proses pengurusan dan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) bagi nelayan kecil agar memudahkan mereka mengakses kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).
Saat menghadiri Rapat Koordinasi Kantor Staf Presiden dengan Kementerian/Lembaga di Batam, Kepulauan Riau, Jumat, Moeldoko menyoroti hasil survei koalisi KUSUKA 2020 yang menyebutkan bahwa 69 persen nelayan kecil kesulitan membeli BBM bersubsidi dan 78 persen mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi.
Isu penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan kecil menjadi salah satu topik pembahasan rakor KSP dan K/L tersebut sebagai upaya menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas 17 April 2020 yang meminta percepatan pmenuhan akses BBM bersubisi untuk nelayan kecil.
Oleh karena itu, Moeldoko menegaskan bahwa KSP mendorong kementerian/lembaga agar mempercepat pengurusan dan penerbitan KUSUKA.
"Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tetapi juga penyalurannya akan tepat sasaran. KUSUKA itu by name, by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga tedaftar di kartu," katanya.
"Jadi ke depan nelayan tidak lagi kesulitan mengurus surat rekomendasi dan lampiran-lampirannya. Jika mereka membeli BBM tinggal menunjukkan kartu KUSUKA saja," ujar Moeldoko menambahkan.
Natuna
Sebelumnya, sejumlah nelayan Natuna mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM subsidi jenis solar, yang langka di pasaran sejak awal tahun ini.
"Dulu kuota kita dihitung per tahun, tahun ini per bulan, sekarang kami lagi didata, seperti apa keputusannya kami belum tau," kata Rudi, Nelayan Teluk Baruk,Sepempang, Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (17/6).
Ia mengatakan saat ini nelayan mendapatkan kuota tidak sesuai dengan kebutuhan.
"Kalau tahun lalu kita dibolehkan belanja BBM sesuai kebutuhan, tahun ini hanya dijatah empat jerigen sebulan, itu tidak cukup," kata dia.
Ia menjelaskan, untuk kebutuhan nelayan akan Solar sangat beragam tergantung jenis alat tangkap dan waktu nelayan saat melaut.
"Jika kami hanya di jatah empat jeriken, satu jeriken 35 liter itu hanya cukup untuk melaut satu hari saja, sementara rata - rata kita melaut satu minggu," ungkap Rudi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan SDM Setda Kabupaten Natuna, Wan Syarizal menyampaikan pemerintah daerah menanggapi serius terkait keluhan nelayan dan akan dipastikan nelayan mendapatkan Solar sesuai kebutuhan.
"Pada hari Rabu kemarin kita telah menghadiri pertemuan di komisi II DPRD Natuna terkait kelangkaan BBM subsidi Solar nelayan, memang banyak hal yang perlu ditingkatkan, terkait penyaluran juga," kata Wan Syazali.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Moeldoko serukan percepatan KUSUKA bagi nelayan kecil
Sebelumnya, sejumlah nelayan Natuna mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM subsidi jenis solar, yang langka di pasaran sejak awal tahun ini.
"Dulu kuota kita dihitung per tahun, tahun ini per bulan, sekarang kami lagi didata, seperti apa keputusannya kami belum tau," kata Rudi, Nelayan Teluk Baruk,Sepempang, Bunguran Timur, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (17/6).
Ia mengatakan saat ini nelayan mendapatkan kuota tidak sesuai dengan kebutuhan.
"Kalau tahun lalu kita dibolehkan belanja BBM sesuai kebutuhan, tahun ini hanya dijatah empat jerigen sebulan, itu tidak cukup," kata dia.
Ia menjelaskan, untuk kebutuhan nelayan akan Solar sangat beragam tergantung jenis alat tangkap dan waktu nelayan saat melaut.
"Jika kami hanya di jatah empat jeriken, satu jeriken 35 liter itu hanya cukup untuk melaut satu hari saja, sementara rata - rata kita melaut satu minggu," ungkap Rudi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan SDM Setda Kabupaten Natuna, Wan Syarizal menyampaikan pemerintah daerah menanggapi serius terkait keluhan nelayan dan akan dipastikan nelayan mendapatkan Solar sesuai kebutuhan.
"Pada hari Rabu kemarin kita telah menghadiri pertemuan di komisi II DPRD Natuna terkait kelangkaan BBM subsidi Solar nelayan, memang banyak hal yang perlu ditingkatkan, terkait penyaluran juga," kata Wan Syazali.