Batam (ANTARA) - RSUD Embung Fatimah Kota Batam Kepulauan Riau kini memiliki Panti Rehabilitasi Napza Adhiyaksa, yang diresmikan Wali Kota Muhammad Rudi, Selasa.
Kehadiran panti rehabilitasi Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (Napza) merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba.
Sebagai kepala daerah, ia mengatakan ingin masyarakat terbebas dari bahaya Narkoba. Dan untuk pecandu, salah satu jalan keluarnya dengan mengikuti rehabilitasi di panti tersebut.
"Bagi yang belum kena ini yang kita hindari. Mudah-mudahan, kita berharap kepada Allah SWT dengan upaya dari kita, semakin hari (kasus terkait Narkoba) semakin berkurang," kata dia.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini mengatakan, kehadiran panti itu merupakan implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021.
Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan mempunyai asas dominus litis, yakni apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.
"Jadi tidak hanya memenjarakan orang, jadi ada asas pemanfaatan dan ada rasa keadilan, manakala perkara tersebut bisa kita rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif," paparnya.
Ia menegaskan penentuan penetapan keadilan restoratif harus diperhatikan dengan seksama. Pihaknya akan berkolaborasi dengan BNN.
"Kami lihat apakah termasuk benar pecandu, bukan sebagai bandar atau pengedar. Tentu saja kalau pecandu kita akan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial," kata dia.
Kehadiran panti rehabilitasi Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya (Napza) merupakan bentuk komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba.
Sebagai kepala daerah, ia mengatakan ingin masyarakat terbebas dari bahaya Narkoba. Dan untuk pecandu, salah satu jalan keluarnya dengan mengikuti rehabilitasi di panti tersebut.
"Bagi yang belum kena ini yang kita hindari. Mudah-mudahan, kita berharap kepada Allah SWT dengan upaya dari kita, semakin hari (kasus terkait Narkoba) semakin berkurang," kata dia.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini mengatakan, kehadiran panti itu merupakan implementasi Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021.
Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan mempunyai asas dominus litis, yakni apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.
"Jadi tidak hanya memenjarakan orang, jadi ada asas pemanfaatan dan ada rasa keadilan, manakala perkara tersebut bisa kita rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif," paparnya.
Ia menegaskan penentuan penetapan keadilan restoratif harus diperhatikan dengan seksama. Pihaknya akan berkolaborasi dengan BNN.
"Kami lihat apakah termasuk benar pecandu, bukan sebagai bandar atau pengedar. Tentu saja kalau pecandu kita akan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial," kata dia.