Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengatakan rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan masih terkendala survei penyelidikan tanah atau soil investigation.
Menurutnya jembatan penghubung Pulau Batam dan Pulau Bintan yang saat ini berdasarkan Detailed Engineer Design (DED) di segmen dukungan pemerintah, masih dibutuhkan 16 titik penyelidikan tanah.
"Hal ini sangat diperlukan untuk menyusun estimasi biaya sehingga mengurangi risiko pembengkakan biaya dan keterlambatan waktu. Selain itu, juga diperlukan untuk mendapatkan persetujuan desain oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ)," kata Ansar di Tanjungpinang, Kamis.
Ansar mengaku sudah menyurati ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa Pemprov Kepri belum dapat mengakomodir kebutuhan penyelidikan tanah tambahan sebanyak 16 titik yang bernilai Rp50 miliar.
Ia bahkan meminta arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk memberikan solusi alternatif pemenuhan anggaran dalam penyelesaian penyelidikan tanah tersebut baik melalui sumber dana APBN maupun sumber dana lainnya.
"Kami siap berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kepri untuk telaah penyelidikan tanah dan estimasi biayanya. Kami harap pemerintah pusat dapat mendukung penuh untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan ini," ujar Ansar.
Ansar menyampaikan kegiatan pembangunan jembatan Batam-Bintan sepanjang 14,74 kilometer direncanakan didanai melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sepanjang 7,98 kilometer dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp13,57 triliun, dan Dukungan Pemerintah dalam bentuk Viability Gap Fund berupa pinjaman luar negeri sepanjang 6,76 kilometer dengan nilai pinjaman luar negeri sebesar USD300 juta atau sekitar Rp3,34 triliun.
Ia menyebut skema pembiayaan pembangunan jembatan ini tercantum dalam Final Business Case yang telah disusun oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Kementerian PUPR.
"Porsi dukungan pemerintah dalam kegiatan ini telah tercantum di dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan nama kegiatan Long Span Bridge Development for Selected Area: Batam-Bintan Bridge," ungkap Ansar.
Lebih lanjut Ansar mengutarakan selain jembatan Batam-Bintan, berbagai pembangunan infrastruktur yang sedang dikebut di Kepri di antaranya pembangunan bandara Busung di Kabupaten Bintan dan pengembangan bandara Raja Haji Abdullah di Karimun.
"Kedua bandara ini sangat urgensi kita butuhkan untuk konektivitas antar wilayah, karena Bintan dan Karimun itu wilayah perdagangan bebas yang membutuhkan infrastruktur bandara mumpuni," ujar Ansar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pembangunan jembatan Batam-Bintan terkendala survei penyelidikan tanah
Menurutnya jembatan penghubung Pulau Batam dan Pulau Bintan yang saat ini berdasarkan Detailed Engineer Design (DED) di segmen dukungan pemerintah, masih dibutuhkan 16 titik penyelidikan tanah.
"Hal ini sangat diperlukan untuk menyusun estimasi biaya sehingga mengurangi risiko pembengkakan biaya dan keterlambatan waktu. Selain itu, juga diperlukan untuk mendapatkan persetujuan desain oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ)," kata Ansar di Tanjungpinang, Kamis.
Ansar mengaku sudah menyurati ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bahwa Pemprov Kepri belum dapat mengakomodir kebutuhan penyelidikan tanah tambahan sebanyak 16 titik yang bernilai Rp50 miliar.
Ia bahkan meminta arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk memberikan solusi alternatif pemenuhan anggaran dalam penyelesaian penyelidikan tanah tersebut baik melalui sumber dana APBN maupun sumber dana lainnya.
"Kami siap berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kepri untuk telaah penyelidikan tanah dan estimasi biayanya. Kami harap pemerintah pusat dapat mendukung penuh untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan ini," ujar Ansar.
Ansar menyampaikan kegiatan pembangunan jembatan Batam-Bintan sepanjang 14,74 kilometer direncanakan didanai melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sepanjang 7,98 kilometer dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp13,57 triliun, dan Dukungan Pemerintah dalam bentuk Viability Gap Fund berupa pinjaman luar negeri sepanjang 6,76 kilometer dengan nilai pinjaman luar negeri sebesar USD300 juta atau sekitar Rp3,34 triliun.
Ia menyebut skema pembiayaan pembangunan jembatan ini tercantum dalam Final Business Case yang telah disusun oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan di Kementerian PUPR.
"Porsi dukungan pemerintah dalam kegiatan ini telah tercantum di dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan nama kegiatan Long Span Bridge Development for Selected Area: Batam-Bintan Bridge," ungkap Ansar.
Lebih lanjut Ansar mengutarakan selain jembatan Batam-Bintan, berbagai pembangunan infrastruktur yang sedang dikebut di Kepri di antaranya pembangunan bandara Busung di Kabupaten Bintan dan pengembangan bandara Raja Haji Abdullah di Karimun.
"Kedua bandara ini sangat urgensi kita butuhkan untuk konektivitas antar wilayah, karena Bintan dan Karimun itu wilayah perdagangan bebas yang membutuhkan infrastruktur bandara mumpuni," ujar Ansar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pembangunan jembatan Batam-Bintan terkendala survei penyelidikan tanah