Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera menetapkan enam pelabuhan perikanan di daerah itu, sebagai implementasi dari Program Penangkapan Ikan Terukur (PIT).
"Hari ini kami melakukan audiensi ke Kementerian KKP, perihal permintaan dukungan pelabuhan perikanan di wilayah Kepri," kata Gubernur Ansar usai bertemu Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini di Jakarta, Jumat.
Ansar menyebut enam pelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh Pemprov Kepri yang kemudian di usulkan kepada Menteri KKP adalah Pelabuhan Perikanan Selat Lampa di Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas, Pelabuhan Balerang di Batam, Pelabuhan Dompak di Tanjungpinang, Pelabuhan Moro di Karimun, dan Pelabuhan Kijang di Bintan.
Baca juga:
Revitalisasi Masjid Agung Batam masuk tahap pembongkaran
Pemkot Tanjungpinang usulkan Engku Putri Raja Hamidah jadi pahlawan nasional
Sebelumnya berdasarkan keputusan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, kata dia, untuk di Kepri menang telah diputuskan hanya tiga pelabuhan perikanan saja, yaitu Pelabuhan Selat Llampa di Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas dan Pelabuhan Barelang di Batam. Dalam hal ini kapal di atas 30 Grosstone, harus melakukan produksi bongkar muat perikanannya di ketiga pelabuhan tersebut.
Dengan begitu, kapal-kapal yang berada di Bintan, Karimun dan Tanjungpinang harus melakukan bongkar muat produksi hasil tangkapnya di ketiga pelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh KKP.
Menurut dia, dengan kondisi geografis Kepri 96 persen lautan, jika pelabuhan perikanan yang ditetapkan hanya tiga, maka para nelayan yang jauh domisilinya dari ketiga pelabuhan itu akan kesulitan untuk bongkar muat produk tangkapannya.
"Ini kurang efektif, makanya kita usulkan penambahan pelabuhan perikanan, sehingga seluruh nelayan di Kepri lebih mudah saat akan melakukan bongkar muat perikananannya. Ini juga bagian dari upaya kita menggesa pemulihan ekonomi Kepri melalui sektor kelautan dan perikanan,” ujar Ansar.
Lanjutnya jika tetap dipaksakan dengan tiga pelabuhan perikanan di Kepri. Hal ini tidak memberikan efesiensi dan pendekatan pelayanan bagi pemilik kapal nelayan di atas 30 Grosstone .
Baca juga:
101.113 anak Batam telah vaksinasi COVID-19 dosis lengkap
KPU Kepri bahas dapil legislatif untuk DPRD provinsi
Gubernur mengaku mendukung penuh KKP dalam penguatan pajak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam menunjang pendapatan negara, namun juga harus memikirkan biaya yang terlalu jauh sehingga akan mempengarui harga ikan di Kepri.
Tak hanya itu, dengan hanya tiga pelabuhan perikanan, tentu akan menyebabkan penurunan kualitas ikan karena panjangnya rantai produksi. Terjadinya penumpukan kapal-kapal di atas 30 Grosstone dan berpotensi inflasi serta konflik antar anak buah kapal, serta para pekerja perikanan lainnya.
“Harus dipikirkan itu semua. Makanya kita beri pemahaman kepada pemerintah pusat akan kendisi Kepri. Semoga saja apa yang kita sampaikan menjadi pertimbangan dan bisa disetujui,” ucap Ansar.
Sementara, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian KKP Muhammad Zaini menerima usulan Gubernur Ansar dan akan segera melakukan peninjauan lapangan terkait permasalahan penetapan pelabuhan perikanan di Kepri.
Menurutnya pemerintah telah memfokuskan kepada dua program kerja pada direktoratnya di tahun 2023. Kedua program tersebut adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Kampung Nelayan Maju (KALAJU).
"Apa yang menjadi usulan Pak Gubernur Ansar hari ini. Pasti akan ditindak lanjuti oleh KKP ," ucapnya.
Baca juga:
Pemkab Natuna minta mahasiswa bantu dorong pembangunan
Tiga daerah di Kepri nihil kasus COVID-19
Satu nelayan Anambas hilang saat melaut dan belum ditemukan
Gubernur Ansar dan Menteri Investasi bahas rencana investasi EBT
"Hari ini kami melakukan audiensi ke Kementerian KKP, perihal permintaan dukungan pelabuhan perikanan di wilayah Kepri," kata Gubernur Ansar usai bertemu Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini di Jakarta, Jumat.
Ansar menyebut enam pelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh Pemprov Kepri yang kemudian di usulkan kepada Menteri KKP adalah Pelabuhan Perikanan Selat Lampa di Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas, Pelabuhan Balerang di Batam, Pelabuhan Dompak di Tanjungpinang, Pelabuhan Moro di Karimun, dan Pelabuhan Kijang di Bintan.
Baca juga:
Revitalisasi Masjid Agung Batam masuk tahap pembongkaran
Pemkot Tanjungpinang usulkan Engku Putri Raja Hamidah jadi pahlawan nasional
Sebelumnya berdasarkan keputusan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, kata dia, untuk di Kepri menang telah diputuskan hanya tiga pelabuhan perikanan saja, yaitu Pelabuhan Selat Llampa di Natuna, Pelabuhan Tarempa di Anambas dan Pelabuhan Barelang di Batam. Dalam hal ini kapal di atas 30 Grosstone, harus melakukan produksi bongkar muat perikanannya di ketiga pelabuhan tersebut.
Dengan begitu, kapal-kapal yang berada di Bintan, Karimun dan Tanjungpinang harus melakukan bongkar muat produksi hasil tangkapnya di ketiga pelabuhan perikanan yang ditetapkan oleh KKP.
Menurut dia, dengan kondisi geografis Kepri 96 persen lautan, jika pelabuhan perikanan yang ditetapkan hanya tiga, maka para nelayan yang jauh domisilinya dari ketiga pelabuhan itu akan kesulitan untuk bongkar muat produk tangkapannya.
"Ini kurang efektif, makanya kita usulkan penambahan pelabuhan perikanan, sehingga seluruh nelayan di Kepri lebih mudah saat akan melakukan bongkar muat perikananannya. Ini juga bagian dari upaya kita menggesa pemulihan ekonomi Kepri melalui sektor kelautan dan perikanan,” ujar Ansar.
Lanjutnya jika tetap dipaksakan dengan tiga pelabuhan perikanan di Kepri. Hal ini tidak memberikan efesiensi dan pendekatan pelayanan bagi pemilik kapal nelayan di atas 30 Grosstone .
Baca juga:
101.113 anak Batam telah vaksinasi COVID-19 dosis lengkap
KPU Kepri bahas dapil legislatif untuk DPRD provinsi
Gubernur mengaku mendukung penuh KKP dalam penguatan pajak penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam menunjang pendapatan negara, namun juga harus memikirkan biaya yang terlalu jauh sehingga akan mempengarui harga ikan di Kepri.
Tak hanya itu, dengan hanya tiga pelabuhan perikanan, tentu akan menyebabkan penurunan kualitas ikan karena panjangnya rantai produksi. Terjadinya penumpukan kapal-kapal di atas 30 Grosstone dan berpotensi inflasi serta konflik antar anak buah kapal, serta para pekerja perikanan lainnya.
“Harus dipikirkan itu semua. Makanya kita beri pemahaman kepada pemerintah pusat akan kendisi Kepri. Semoga saja apa yang kita sampaikan menjadi pertimbangan dan bisa disetujui,” ucap Ansar.
Sementara, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian KKP Muhammad Zaini menerima usulan Gubernur Ansar dan akan segera melakukan peninjauan lapangan terkait permasalahan penetapan pelabuhan perikanan di Kepri.
Menurutnya pemerintah telah memfokuskan kepada dua program kerja pada direktoratnya di tahun 2023. Kedua program tersebut adalah Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Kampung Nelayan Maju (KALAJU).
"Apa yang menjadi usulan Pak Gubernur Ansar hari ini. Pasti akan ditindak lanjuti oleh KKP ," ucapnya.
Baca juga:
Pemkab Natuna minta mahasiswa bantu dorong pembangunan
Tiga daerah di Kepri nihil kasus COVID-19
Satu nelayan Anambas hilang saat melaut dan belum ditemukan
Gubernur Ansar dan Menteri Investasi bahas rencana investasi EBT