Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, mengimbau lembaga penyiaran baik televisi dan radio menyajikan informasi tentang Pemilu 2024 yang adil dan berimbang.
Hal itu sejalan dengan tema peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-90 yang salah satunya berkomitmen mewujudkan tayangan Pemilu 2024 berkualitas dan bermartabat.
"Lembaga penyiaran harus benar-benar memberikan ruang yang sama bagi peserta maupun penyelenggara Pemilu 2024 agar tahapan Pemilu yang sedang berjalan bisa sampai ke publik," kata Ubaidillah di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Senin.
Menurutnya konten Pemilu yang disajikan lembaga penyiaran harus informatif dan edukatif sesuai kaidah yang berlaku. Jangan justru menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian hingga saling menjatuhkan sama lain yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
Ia menyebut Pemilu adalah rutinitas politik lima tahunan, sehingga siapapun pilihan masyarakat itulah yang terbaik.
"Yang penting, lembaga penyiaran patuhi aturan Pemilu, termasuk dalam hal menyiarkan kampanye peserta atau kandidat calon jelang Pemilu 2024," katanya menegaskan.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Kepri, Hasan, memastikan terus berkoordinasi dengan KPI Pusat dan KPI Daerah guna mengawasi lembaga penyiaran dalam menayangkan konten Pemilu 2024 supaya tak melanggar aturan yang sudah ada.
Pihaknya berkomitmen mewujudkan Pemilu 2024, sebagai sebuah agenda rutin pesta demokrasi yang aman, damai, dan demokratis.
"Rakyat sudah makin cerdas, jadi biarkan mereka memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, karena siapapun yang menang ialah orang Indonesia," ujar Hasan.
Hasan pun optimistis kontestasi Pemilu 2024, khususnya di Kepri dapat berjalan aman dan lancar. Kultur masyarakat Kepri yang ramah, sopan, dan toleran menjadi modal penting dalam menciptakan narasi Pemilu Damai 2024.
"Pelaksanaan Pemilu di Kepri selama ini berjalan baik dan sukses. Ini tentu tidak terlepas dari peran semua pihak dalam mewujudkan Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil)," demikian Hasan.
Hal itu sejalan dengan tema peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-90 yang salah satunya berkomitmen mewujudkan tayangan Pemilu 2024 berkualitas dan bermartabat.
"Lembaga penyiaran harus benar-benar memberikan ruang yang sama bagi peserta maupun penyelenggara Pemilu 2024 agar tahapan Pemilu yang sedang berjalan bisa sampai ke publik," kata Ubaidillah di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), Senin.
Menurutnya konten Pemilu yang disajikan lembaga penyiaran harus informatif dan edukatif sesuai kaidah yang berlaku. Jangan justru menyebarkan berita hoaks, ujaran kebencian hingga saling menjatuhkan sama lain yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa.
Ia menyebut Pemilu adalah rutinitas politik lima tahunan, sehingga siapapun pilihan masyarakat itulah yang terbaik.
"Yang penting, lembaga penyiaran patuhi aturan Pemilu, termasuk dalam hal menyiarkan kampanye peserta atau kandidat calon jelang Pemilu 2024," katanya menegaskan.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Kepri, Hasan, memastikan terus berkoordinasi dengan KPI Pusat dan KPI Daerah guna mengawasi lembaga penyiaran dalam menayangkan konten Pemilu 2024 supaya tak melanggar aturan yang sudah ada.
Pihaknya berkomitmen mewujudkan Pemilu 2024, sebagai sebuah agenda rutin pesta demokrasi yang aman, damai, dan demokratis.
"Rakyat sudah makin cerdas, jadi biarkan mereka memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, karena siapapun yang menang ialah orang Indonesia," ujar Hasan.
Hasan pun optimistis kontestasi Pemilu 2024, khususnya di Kepri dapat berjalan aman dan lancar. Kultur masyarakat Kepri yang ramah, sopan, dan toleran menjadi modal penting dalam menciptakan narasi Pemilu Damai 2024.
"Pelaksanaan Pemilu di Kepri selama ini berjalan baik dan sukses. Ini tentu tidak terlepas dari peran semua pihak dalam mewujudkan Pemilu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil)," demikian Hasan.