Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menawarkan solusi untuk menggaet investasi guna mendukung transisi energi kepada negara-negara di kawasan ASEAN.
“Pembiayaan energi berkelanjutan sangat dibutuhkan dan ini bisa dicapai melalui pendanaan campuran, kerja sama pemerintah dan badan usaha (PPP), dan pendanaan internasional,” kata Menteri ESDM RI secara virtual di sela Forum Pembiayaan Energi ASEAN di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Rabu.
Menteri ESDM mengungkapkan berdasarkan laporan Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) untuk mengimplementasikan transisi energi, negara-negara di ASEAN perlu pembiayaan sekitar 29 triliun dolar AS hingga 2050 dengan skema 100 persen energi terbarukan.
Arifin mengungkapkan bahwa investasi itu untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan, transmisi distribusi nasional dan internasional, penyimpanan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nabati, elektrifikasi, mobil listrik, dan stasiun pengisian kendaraan listrik, serta biaya tenaga kerja dan operasional.
Mencermati dana yang besar tersebut, anggaran tidak hanya berasal pemerintah namun juga perlu ada kemitraan dari investor swasta dan industri.
Untuk mendorong investasi swasta, lanjut dia, pemerintah berupaya mendukung dengan menyiapkan insentif, kerangka kebijakan, hingga prosedur investasi yang transparan.
Tak hanya itu, lanjut Arifin, transisi energi juga membutuhkan teknologi energi bersih dan rendah karbon, salah satunya teknologi penangkapan, utilisasi, dan penyimpanan karbon atau carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCUS).
Sebagai dukungan dari sisi regulasi kebijakan, sebelumnya Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.
Tujuan regulasi itu untuk mendukung kinerja sektor hulu minyak dan gas yang rendah emisi karbon namun dengan tetap ada peningkatan produksi.
Indonesia, kata dia, memiliki potensi sekitar 12 juta ton CO2 untuk CCS/CCUS dan saat ini ada 15 proyek yang sedang dikaji yang bekerja sama dengan perusahaan minyak dan gas.
Penerapan Kurikulum Merdeka di Batam tarik perhatian negara ASEAN
PLN Batam bahas pengembangan penggunaan teknologi hidrogen
Sementara itu di pemberitaan sebelumnya dijelaskan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan komitmen menurunkan 40 persen konsumsi energi menjadi 310 juta ton setara minyak (MTOE) dari proyeksi 519 MTEO pada 2060 guna mengejar netralitas karbon.
“Upaya itu bisa dilakukan melalui aksi mitigasi dan aktivitas konservasi energi,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Percepatan Penerapan Energi Transisi dan Pengembangan Infrastruktur Energi Ego Syahrial dalam Forum Energi Asia Timur di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin.
Dalam pemaparannya, permintaan energi diproyeksi tumbuh 1,8 persen per tahun sehingga meningkatkan permintaan energi dari 142 MTOE pada 2020 menjadi 519 MTOE pada 2060.
Permintaan energi itu oleh aktivitas bisnis di antaranya sektor industri, transportasi, permukiman, komersial, dan sektor lainnya.
Untuk mendukung upaya itu, beberapa strategi dilakukan berdasarkan sektor pengguna energi misalnya di sektor industri melalui strategi menggeser penggunaan BBM, elektrifikasi, hidrogen yang menggantikan gas, dan biomasa.
Di sektor transportasi lebih menekankan konsumsi BBM nabati, kendaraan listrik, BBM hidrogen untuk truk, BBM rendah karbon dan ramah lingkungan untuk perkapalan dan penerbangan, elektrifikasi, hingga penggunaan teknologi untuk efisiensi.
Selanjutnya, di sektor komersial dengan menekankan penggunaan elektrifikasi, jaringan gas, hingga program efisiensi energi.
Kemudian di sektor rumah tangga melalui strategi elektrifikasi, jaringan gas, secara bertahap mengurangi impor elpiji dan program efisiensi energi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indonesia tawarkan solusi gaet investasi transisi energi di ASEAN