Batam (ANTARA) - Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan pihaknya telah menyampaikan seluruh persoalan, termasuk harapan warga Rempang kepada pemerintah pusat dalam rapat terbatas yang dipimpin Menko Bidan Perekonomian Airlangga Hartarto pada Jumat (25/8).
"Kita sudah sampaikan semua apa yang menjadi kendala, persoalan dan harapan warga. Semua KL hadir di sini. Mudah-mudahan hasil rapat hari ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi (Presiden)," kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Ahad.
Dalam rapat terbatas, Kepala BP Batam Muhammad Rudi berkesempatan memaparkan progres pengembangan Pulau Rempang, yang utama adalah aspirasi warga Rempang yang disampaikan beberapa waktu lalu di depan kantor BP Batam.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan kaveling seluas 500 meter persegi (bersertifikat) untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.
Luas kaveling tersebut bertambah dari luas sebelumnya yang hanya 200 meter persegi.
Masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.
Ia juga menginisiasi pemberian bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan. Wilayah ini akan dilengkapi dengan fasilitas ibadah, fasilitas dermaga, fasilitas olahraga, akses jalan, listrik, pasar, puskesmas, sekolah dan TPU.
Tidak hanya itu saja, Muhammad Rudi menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.
Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.
"Harapan besar pemerintah adalah Dengan pembangunan ini, diharapkan anak-anak di pulau ini akan terlibat dalam pembangunan, sehingga, kesejahteraan dapat merata disarankan oleh semua masyarakat tidak hanya di Batam melainkan hingga Rempang dan juga Galang hingga wilayah sekitar bahkan Kepri dan Indonesia." Kata Muhammad Rudi.
Sementara itu, dalam rapat terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tampak hadir jajaran Menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.
Rapat khusus pembahasan Rempang ini mengundang 22 Kementerian & Lembaga Terkait, termasuk Kepala BP Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
Rapat Terbatas para K/L yang dipimpin oleh Menko Airlangga ini membahas penuh poin strategis terkait pengembangan Pulau Rempang.
Tiga gambaran besar poin yang dibahas adalah penyelesaian persoalan yang ada hingga mekanisme solusi bagi masyarakat Rempang; Penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN); dan Penyusunan Peraturan Presiden yang akan menaungi Percepatan Pengembangan Rempang Eco-City.
"Kita sudah dengar dari seluruh K/L disini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur," kata dia.
“Rapat ini untuk bersama mensinkronkan langkah. Terutama mendorong agar investasi bisa dilaksanakan. Selanjutnya akan kita rapatkan dengan Bapak Presiden," kata dia melanjutkan.
"Kita sudah sampaikan semua apa yang menjadi kendala, persoalan dan harapan warga. Semua KL hadir di sini. Mudah-mudahan hasil rapat hari ini akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi (Presiden)," kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Ahad.
Dalam rapat terbatas, Kepala BP Batam Muhammad Rudi berkesempatan memaparkan progres pengembangan Pulau Rempang, yang utama adalah aspirasi warga Rempang yang disampaikan beberapa waktu lalu di depan kantor BP Batam.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan kaveling seluas 500 meter persegi (bersertifikat) untuk masyarakat yang memiliki rumah di atas Areal Penggunaan Lain (APL) dan bersedia direlokasi ke areal yang telah ditetapkan. Di kaveling tersebut, akan dibangun pula rumah dengan tipe 45.
Luas kaveling tersebut bertambah dari luas sebelumnya yang hanya 200 meter persegi.
Masyarakat juga akan diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tanah dan rumah yang berdiri serta gratis biaya Uang Wajib Tahunan (UWT/UWTO) selama 30 tahun.
Ia juga menginisiasi pemberian bantuan bagi nelayan dan membangun pelabuhan atau dermaga guna mempermudah aktivitas masyarakat ke depan. Wilayah ini akan dilengkapi dengan fasilitas ibadah, fasilitas dermaga, fasilitas olahraga, akses jalan, listrik, pasar, puskesmas, sekolah dan TPU.
Tidak hanya itu saja, Muhammad Rudi menegaskan bahwa pembangunan serta pengembangan Pulau Rempang nantinya juga akan melibatkan masyarakat setempat. Termasuk rekrutmen tenaga kerja untuk proyek yang bakal berlangsung.
Dengan nilai investasi yang cukup besar, pihaknya optimistis jika pendidikan dan pelatihan khusus yang akan diberikan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) kepada pemuda setempat akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat ke depan.
"Harapan besar pemerintah adalah Dengan pembangunan ini, diharapkan anak-anak di pulau ini akan terlibat dalam pembangunan, sehingga, kesejahteraan dapat merata disarankan oleh semua masyarakat tidak hanya di Batam melainkan hingga Rempang dan juga Galang hingga wilayah sekitar bahkan Kepri dan Indonesia." Kata Muhammad Rudi.
Sementara itu, dalam rapat terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, tampak hadir jajaran Menteri diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.
Rapat khusus pembahasan Rempang ini mengundang 22 Kementerian & Lembaga Terkait, termasuk Kepala BP Batam dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
Rapat Terbatas para K/L yang dipimpin oleh Menko Airlangga ini membahas penuh poin strategis terkait pengembangan Pulau Rempang.
Tiga gambaran besar poin yang dibahas adalah penyelesaian persoalan yang ada hingga mekanisme solusi bagi masyarakat Rempang; Penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN); dan Penyusunan Peraturan Presiden yang akan menaungi Percepatan Pengembangan Rempang Eco-City.
"Kita sudah dengar dari seluruh K/L disini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur," kata dia.
“Rapat ini untuk bersama mensinkronkan langkah. Terutama mendorong agar investasi bisa dilaksanakan. Selanjutnya akan kita rapatkan dengan Bapak Presiden," kata dia melanjutkan.