Tanjungpinang (ANTARA) - Pemkot Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), menerima penghargaan Manggala Karya Kencana dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atas pengendalian penduduk dan penurunan angka stunting di daerah tersebut.
"Terima kasih kepada BKKBN Pusat yang telah memberikan penghargaan tertinggi berupa Lencana Manggala Karya Kencana," kata Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, saat menerima penghargaan pada kegiatan Rekonsiliasi Stunting dan Rembug Stunting tingkat Provinsi Kepri Tahun 2023 di CK Hotel Tanjungpinang, Kamis.
Menurut Rahma penghargaan yang diberikan ini tidak datang secara tiba-tiba atau hasil dari pemberian semata. Namun, sebagai buah dari kerja keras dan komitmen dalam menggerakkan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta percepatan penurunan stunting di Tanjungpinang.
Rahma mengungkapkan penurunan stunting tidak dapat dilakukan sendirian, tapi semua elemen di daerah harus bersinergi dan bergerak bersama, tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Dengan sinergi semua pihak terkait, kata Rahma, telah membuahkan hasil dengan adanya penurunan angka stunting di Kota Gurindam, yaitu, dari 18,8 persen pada tahun 2021, turun menjadi 15,7 persen pada tahun 2022 atau turun 3,1 persen.
"Hingga tahun 2024, kita optimistis angka stunting di Tanjungpinang turun menjadi 10 persen," ucap Rahma.
Rahma menyebut Pemkot terus melakukan intervensi penurunan stunting dengan memberikan asupan gizi serta gencar memberikan edukasi kepada masyarakat terutama ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak baduta (bawah dua tahun) dan balita.
Selain itu, kata Rahma, Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) cukup optimal sehingga dapat menurunkan prevalensi angka stunting di Tanjungpinang.
"Program ini cukup berperan dalam upaya penurunan stunting secara optimal dengan menggerakkan seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan dan elemen masyarakat untuk bersama-sama menekan angka prevalensi stunting di Tanjungpinang yang saat ini sudah cenderung mengalami tren penurunan," ucapnya.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Pusat, Sukaryo Teguh Santoso, menegaskan percepatan penurunan stunting ditargetkan Pemerintah sebesar 14 persen secara nasional pada 2024.
Menurutnya, target tidak akan tercapai dengan baik tanpa adanya peranan pemerintah daerah. Sebab, banyak kasus stunting ditemukan di daerah.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah sebagai tokoh utama, bisa fokus memberdayakan sumber daya yang ada, karena akan mempengaruhi hasil secara nasional.
"Saya juga mengapresiasi setiap upaya kabupaten/kota yang sudah menerapkan dengan baik dalam percepatan penurunan stunting. Salah satunya adalah peran orang tua asuh yang diterapkan dalam beberapa model," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Rohina mengatakan, Rekonsiliasi Stunting dan Rembug Stunting tingkat Provinsi Kepri tahun ini mengangkat tema penguatan percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi sumber daya dan konvergensi lintas sektor.
Tujuannya untuk penguatan komitmen dan peran pemerintah pusat dan daerah serta mitra kerja dalam peningkatan akses, kualitas pelayanan, penggerakan program percepatan penurunan stunting.
“Khususnya untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan mitra kerja dalam mendukung program percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia akan memaparkan capaian kinerja dan menyusun rencana aksi atau solusi dalam akselerasi pencapaian percepatan penurunan stunting.
Dengan demikian diharapkan dapat menguatkan komitmen dan dukungan pemangku kebijakan serta mitra kerja dalam pencapaian sasaran kinerja program percepatan penuruan stunting tahun 2023.
“Tujuan akhirnya yaitu menurunnya angka prevalensi stunting di Kepri,” ucap Rohina.*
"Terima kasih kepada BKKBN Pusat yang telah memberikan penghargaan tertinggi berupa Lencana Manggala Karya Kencana," kata Wali Kota Tanjungpinang, Rahma, saat menerima penghargaan pada kegiatan Rekonsiliasi Stunting dan Rembug Stunting tingkat Provinsi Kepri Tahun 2023 di CK Hotel Tanjungpinang, Kamis.
Menurut Rahma penghargaan yang diberikan ini tidak datang secara tiba-tiba atau hasil dari pemberian semata. Namun, sebagai buah dari kerja keras dan komitmen dalam menggerakkan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana serta percepatan penurunan stunting di Tanjungpinang.
Rahma mengungkapkan penurunan stunting tidak dapat dilakukan sendirian, tapi semua elemen di daerah harus bersinergi dan bergerak bersama, tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
Dengan sinergi semua pihak terkait, kata Rahma, telah membuahkan hasil dengan adanya penurunan angka stunting di Kota Gurindam, yaitu, dari 18,8 persen pada tahun 2021, turun menjadi 15,7 persen pada tahun 2022 atau turun 3,1 persen.
"Hingga tahun 2024, kita optimistis angka stunting di Tanjungpinang turun menjadi 10 persen," ucap Rahma.
Rahma menyebut Pemkot terus melakukan intervensi penurunan stunting dengan memberikan asupan gizi serta gencar memberikan edukasi kepada masyarakat terutama ibu hamil dan keluarga yang memiliki anak baduta (bawah dua tahun) dan balita.
Selain itu, kata Rahma, Program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) cukup optimal sehingga dapat menurunkan prevalensi angka stunting di Tanjungpinang.
"Program ini cukup berperan dalam upaya penurunan stunting secara optimal dengan menggerakkan seluruh perangkat daerah, tenaga kesehatan dan elemen masyarakat untuk bersama-sama menekan angka prevalensi stunting di Tanjungpinang yang saat ini sudah cenderung mengalami tren penurunan," ucapnya.
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi (ADPIN) BKKBN Pusat, Sukaryo Teguh Santoso, menegaskan percepatan penurunan stunting ditargetkan Pemerintah sebesar 14 persen secara nasional pada 2024.
Menurutnya, target tidak akan tercapai dengan baik tanpa adanya peranan pemerintah daerah. Sebab, banyak kasus stunting ditemukan di daerah.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah sebagai tokoh utama, bisa fokus memberdayakan sumber daya yang ada, karena akan mempengaruhi hasil secara nasional.
"Saya juga mengapresiasi setiap upaya kabupaten/kota yang sudah menerapkan dengan baik dalam percepatan penurunan stunting. Salah satunya adalah peran orang tua asuh yang diterapkan dalam beberapa model," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Rohina mengatakan, Rekonsiliasi Stunting dan Rembug Stunting tingkat Provinsi Kepri tahun ini mengangkat tema penguatan percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi sumber daya dan konvergensi lintas sektor.
Tujuannya untuk penguatan komitmen dan peran pemerintah pusat dan daerah serta mitra kerja dalam peningkatan akses, kualitas pelayanan, penggerakan program percepatan penurunan stunting.
“Khususnya untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan mitra kerja dalam mendukung program percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia akan memaparkan capaian kinerja dan menyusun rencana aksi atau solusi dalam akselerasi pencapaian percepatan penurunan stunting.
Dengan demikian diharapkan dapat menguatkan komitmen dan dukungan pemangku kebijakan serta mitra kerja dalam pencapaian sasaran kinerja program percepatan penuruan stunting tahun 2023.
“Tujuan akhirnya yaitu menurunnya angka prevalensi stunting di Kepri,” ucap Rohina.*