Tanjungpinang (ANTARA News) - Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Kepulauan Riau menyerukan gerakan bersama dalam mengawasi anggaran yang dikelola pemerintah setempat.

Pengawasan terhadap anggaran yang dikelola Pemerintah Kepulauan Riau (Kepri) selama ini masih lemah sehingga sulit menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik, sebagaimana yang diharapkan masyarakat, kata Sekretaris Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kepri, Suryadi di Tanjungpinang, Jumat.

"Saatnya dilakukan penguatan gerakan advokasi civil society untuk mengawasi penganggaran pemerintah lokal (Kepri) agar tercipta pemerintahan yang bersih dan baik," ungkap Suryadi.

Menurut dia, organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa di Kepri belum melihat pengelolaan anggaran sebagai isu yang besar, yang perlu dicermati bersama, sehingga organisasi tersebut tidak memprioritaskannya. Padahal isu pengelolaan anggaran dapat masuk dan dijadikan "misi khusus" dalam melaksanakan gerakan menyejahterakan masyarakat.

"Gerakan bersama untuk mengawasi anggaran dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih merupakan isu strategis, yang seharusnya dianggap prioritas," katanya yang juga Presidium LSM Bintan Crisis Centre.

Suryadi yang sehari-hari bekerja sebagai dosen di Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepri berpendapat, gerakan bersama tersebut juga dipicu oleh lemahnya pengawasan mulai dari perencanaan, pengesahan hingga realisasi anggaran, yang menyebabkan menyimpang dari prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

"Kami menilai sebagian masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk mengontrol anggaran yang dikelola pemerintah, padahal anggaran tersebut bersumber dari masyarakat," ungkapnya.

Realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut menyebabkan masih ditemukannya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat eksekutif dan legislatif, serta pengusaha.

"Fungsi dan peran lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran daerah juga lemah sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan. Lemahnya pengawasan lembaga legislatif disebabkan mereka kurang mampu mengkritisi anggaran," ujarnya.

(ANT-NP/Z003/Btm3)