Batam (ANTARA News) - Masyarakat Kabupaten Natuna menolak wacana Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menggabungkan kabupaten kaya potensi gas itu dengan Provinsi Kalimantan Barat, berpisah dari Provinsi Kepulauan Riau.

"Masyarakat Natuna menolak bergabung dengan Kalbar," kata anggota DPR RI daerah pemilihan Kepulauan Riau Harry Azhar Azis saat mengumpulkan aspirasi masyarakat Natuna di Natuna, Minggu.

Harry mengatakan bila pertimbangan Mendagri hanya pada faktor kedekatan, maka masyarakat Natuna memilih untuk bergabung dengan Brunei Darussalam. Namun begitu, masyarakat tetap meminta untuk terus bergabung dengan Kepri.

Menurut dia, kesamaan budaya dan faktor sejarah yang membuat masyarakat Natuna lebih memilih Kepri sebagai provinsi induk.

"Natuna sudah mendarah daging dengan Riau sebelum akhirnya berpisah menjadi Kepri," kata dia.

Anggota Komisi IX DPR RI meminta Mendagri untuk menghentikan wacana pemindahan Kabupaten Natuna. Ia menilai isu yang ide yang ditiupkan Gamawan Fauzi amat meresahkan masyarakat.

"Tadi pagi saya sudah sampaikan ke staf di Kementerian Dalam Negeri. Jangan main api soal ini. Walau ini hanya wacana," kata Harry.

Harry juga meminta Mendagri menjelaskan maksud pernyataannya kepada masyarakat Natuna. Apalagi, wacana itu dianggap menyepelekan aspirasi masyarakat karena digulirkan tanpa mendengarkan aspirasi.

Sementara itu, Harry juga meminta Pemerintah Provinsi Kepri introspeksi. Menurut dia, wacana yang digulirkan Menteri pasti ada sebabnya, dan itu terkait kebijakan pemerintah.

Ia mengatakan Pemprov Kepri harus lebih memperhatikan pembangunan di Natuna, agar wacana pemisahan tidak memanas.

"Pemprov juga harus bersikap dan memberikan perhatian untuk Natuna. Jangan sampai Natuna merasa tidak diperhatikan. Perlu menenangkan masyarakat," kata dia.

(ANT-YJ/Z003/Btm1)