Natuna, Kepri (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) berupaya meningkatkan jaringan telekomunikasi berupa jaringan internet di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.
Hal itu diungkapkan oleh Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam Marsma TNI Budi Eko Pratomo saat melakukan audiensi bersama pemerintah setempat serta vendor atau penyedia layanan jaringan telekomunikasi di Natuna pada Rabu di Kantor Bupati Natuna Jalan Batu Sisir Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
Marsma TNI Budi Eko Pratomo menyebutkan sebelum upaya itu dilakukan, pihaknya meminta pemerintah setempat dan penyedia layanan jaringan untuk memberikan informasi kepada mereka terkait wilayah di Natuna yang mengalami permasalahan jaringan telekomunikasi.
"Kami ingin mengetahui secara teknis permasalahannya. Ada tower tapi tak ada sinyal kemudian ada beberapa site bandwith nya kecil," ujar dia di Natuna, Rabu.
Dari informasi yang dihimpun, sambung Marsma TNI Budi, tidak maksimalnya kualitas jaringan di beberapa wilayah di Natuna diduga karena ada permainan dari pihak penyedia layanan.
"Ada kecurigaan dari masyarakat ada permainan dari pihak vendor terkait dengan kualitas jaringan ini, pasalnya kalau ada kepala daerah yang turun ke salah satu pulau maka jaringannya ikut bagus ketika mereka pulang kualitas jaringan kembali jelek," ungkap dia.
Oleh karena itu ia berharap pada audiensi itu pemerintah dan penyedia layanan memberikan informasi yang akurat agar pihaknya bisa dengan mudah membantu mencarikan solusi.
"Setelah permasalahannya kita dapat maka kita akan mencoba mencari solusinya agar Natuna bisa merdeka sinyal," ucap dia.
Sementara, Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menjelaskan Natuna merupakan daerah yang strategis di mata dunia.
Pasalnya, perairan Natuna merupakan wilayah pelayaran internasional nasional, dimana setiap harinya ratusan kapal melewati lautannya.
"Natuna wilayah paling strategis di wilayah Asia Pasifik dengan pasokan energi dan pangan yang juga melimpah, dua hal ini menjadi incaran dari negara-negara luar," jelas dia.
Namun kata dia, jaringan telekomunikasi di wilayahnya masih kurang memadai.
Ia mengungkapkan ada beberapa Kecamatan di Natuna yang mengalami permasalahan jaringan, kecamatan itu antara lain Pulau Laut, Seluan, Bunguran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Subi, Serasan, Midai dan Pulau Panjang.
Kondisi demikian, sambung Rodhial, menghambat pekerjaan pemerintah dan warga di daerah itu.
Oleh karenanya, ia berharap kedatangan perwakilan Kemenko Polhukam ke Natuna memberikan angin segar terhadap jaringan telekomunikasi di Natuna.
"Semoga ke depan ada solusi untuk memenuhi kebutuhan jaringan di sana," harap dia.
Baca juga:
KPP Madya Batam catat penerimaan pajak mencapai Rp5,3 triliun
XL Axiata targetkan 100 kabupaten/kota terlayani XL SATU Fiber
Kepri targetkan lima besar pada STQH Nasional 2023
Hal itu diungkapkan oleh Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam Marsma TNI Budi Eko Pratomo saat melakukan audiensi bersama pemerintah setempat serta vendor atau penyedia layanan jaringan telekomunikasi di Natuna pada Rabu di Kantor Bupati Natuna Jalan Batu Sisir Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
Marsma TNI Budi Eko Pratomo menyebutkan sebelum upaya itu dilakukan, pihaknya meminta pemerintah setempat dan penyedia layanan jaringan untuk memberikan informasi kepada mereka terkait wilayah di Natuna yang mengalami permasalahan jaringan telekomunikasi.
"Kami ingin mengetahui secara teknis permasalahannya. Ada tower tapi tak ada sinyal kemudian ada beberapa site bandwith nya kecil," ujar dia di Natuna, Rabu.
Dari informasi yang dihimpun, sambung Marsma TNI Budi, tidak maksimalnya kualitas jaringan di beberapa wilayah di Natuna diduga karena ada permainan dari pihak penyedia layanan.
"Ada kecurigaan dari masyarakat ada permainan dari pihak vendor terkait dengan kualitas jaringan ini, pasalnya kalau ada kepala daerah yang turun ke salah satu pulau maka jaringannya ikut bagus ketika mereka pulang kualitas jaringan kembali jelek," ungkap dia.
Oleh karena itu ia berharap pada audiensi itu pemerintah dan penyedia layanan memberikan informasi yang akurat agar pihaknya bisa dengan mudah membantu mencarikan solusi.
"Setelah permasalahannya kita dapat maka kita akan mencoba mencari solusinya agar Natuna bisa merdeka sinyal," ucap dia.
Sementara, Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda menjelaskan Natuna merupakan daerah yang strategis di mata dunia.
Pasalnya, perairan Natuna merupakan wilayah pelayaran internasional nasional, dimana setiap harinya ratusan kapal melewati lautannya.
"Natuna wilayah paling strategis di wilayah Asia Pasifik dengan pasokan energi dan pangan yang juga melimpah, dua hal ini menjadi incaran dari negara-negara luar," jelas dia.
Namun kata dia, jaringan telekomunikasi di wilayahnya masih kurang memadai.
Ia mengungkapkan ada beberapa Kecamatan di Natuna yang mengalami permasalahan jaringan, kecamatan itu antara lain Pulau Laut, Seluan, Bunguran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Subi, Serasan, Midai dan Pulau Panjang.
Kondisi demikian, sambung Rodhial, menghambat pekerjaan pemerintah dan warga di daerah itu.
Oleh karenanya, ia berharap kedatangan perwakilan Kemenko Polhukam ke Natuna memberikan angin segar terhadap jaringan telekomunikasi di Natuna.
"Semoga ke depan ada solusi untuk memenuhi kebutuhan jaringan di sana," harap dia.
Baca juga:
KPP Madya Batam catat penerimaan pajak mencapai Rp5,3 triliun
XL Axiata targetkan 100 kabupaten/kota terlayani XL SATU Fiber
Kepri targetkan lima besar pada STQH Nasional 2023