Batam (ANTARA) - Bank Indonesia menyebutkan keberhasilan pengendalian inflasi di wilayah Provinsi Kepri, satu di antaranya berkat pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri Adidoyo Prakoso, di Batam, Kamis mengatakan program GNPIP Kepri 2023 mengusung tujuh program unggulan dalam kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan dan komunikasi yang efektif.
Ia menyampaikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di level provinsi dan kabupaten/kota, satgas pangan, asosiasi, pelaku usaha dan pihak terkait turut berperan aktif dalam mengendalikan inflasi di daerah, khususnya dalam mendukung GNPIP sehingga inflasi bisa terkendali di level yang rendah dan stabil.
"Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi yang erat dan koordinasi kebijakan seluruh pemangku kepentingan melalui TPID dengan program GNPIP yang berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi," kata Adidoyo.
Ia menjelaskan hingga Oktober 2023, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 2 kota di Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 0,33 persen (mtm) atau sebesar 1,54 persen (year-to-date) dan tercatat sebagai inflasi tahun kalender peringkat ketujuh terendah se-Indonesia.
"Dengan demikian, secara tahunan mencatatkan inflasi sebesar 2,46 persen (yoy) atau masih terkendali berada dalam kisaran target inflasi nasional 3,0±1 persen," ujar dia.
Dengan begitu Adidoyo menyebutkan inflasi di Kepri tetap rendah dan terkendali meskipun inflasi global dalam kondisi tinggi.
Menurut dia, inflasi global masih tetap tinggi sejalan dengan tingginya tekanan inflasi komoditas energi dan pangan global, seiring kebijakan proteksionisme pangan di berbagai negara.
"Hal tersebut turut berdampak pada tetap tingginya suku bunga kebijakan global untuk meredam inflasi yang tinggi," kata Adidoyo.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri Adidoyo Prakoso, di Batam, Kamis mengatakan program GNPIP Kepri 2023 mengusung tujuh program unggulan dalam kerangka 4K, yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan dan komunikasi yang efektif.
Ia menyampaikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di level provinsi dan kabupaten/kota, satgas pangan, asosiasi, pelaku usaha dan pihak terkait turut berperan aktif dalam mengendalikan inflasi di daerah, khususnya dalam mendukung GNPIP sehingga inflasi bisa terkendali di level yang rendah dan stabil.
"Pencapaian ini tidak terlepas dari sinergi yang erat dan koordinasi kebijakan seluruh pemangku kepentingan melalui TPID dengan program GNPIP yang berkontribusi kuat pada terkendalinya inflasi," kata Adidoyo.
Ia menjelaskan hingga Oktober 2023, perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 2 kota di Provinsi Kepri mengalami inflasi sebesar 0,33 persen (mtm) atau sebesar 1,54 persen (year-to-date) dan tercatat sebagai inflasi tahun kalender peringkat ketujuh terendah se-Indonesia.
"Dengan demikian, secara tahunan mencatatkan inflasi sebesar 2,46 persen (yoy) atau masih terkendali berada dalam kisaran target inflasi nasional 3,0±1 persen," ujar dia.
Dengan begitu Adidoyo menyebutkan inflasi di Kepri tetap rendah dan terkendali meskipun inflasi global dalam kondisi tinggi.
Menurut dia, inflasi global masih tetap tinggi sejalan dengan tingginya tekanan inflasi komoditas energi dan pangan global, seiring kebijakan proteksionisme pangan di berbagai negara.
"Hal tersebut turut berdampak pada tetap tingginya suku bunga kebijakan global untuk meredam inflasi yang tinggi," kata Adidoyo.