Purwokerto (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu baik dan menyayangi petani khususnya dalam menjamin ketersediaan pupuk subsidi.
"Beliau sudah menyetujui tambahan anggaran pupuk (subsidi) sebesar Rp14 triliun kemarin, dan ini perhatian luar biasa terhadap petani Indonesia," kata Mentan usai mendampingi Presiden Jokowi saat menghadiri agenda tanam padi bersama di Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.
Terkait dengan hal itu, Amran mewakili petani Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena sejak dilantik sebagai Menteri Pertanian, dia sudah berkeliling dengan mengunjungi 11 provinsi.
Dalam kegiatan yang dilakukan selama kurang lebih dua bulan itu, kata dia, keluhan yang disampaikan petani didominasi oleh masalah pupuk, sehingga produksi mengalami penurunan.
"Nah, mulai dari regulasi dan kuantum, volumenya, kami beresi. Dari segi regulasi, regulasi kami revisi, kami cabut Permentan Nomor 10 Tahun 2020," katanya.
Menurut dia, regulasi tersebut dicabut karena mempersulit petani, antara lain tidak boleh mengambil pupuk kalau tidak menggunakan kartu tani.
"Kalau kartu tani ini banyak masalah, pertama, kalau daerah terpencil, tidak ada sinyal dan seterusnya, itu sulit mengakses. Yang kedua, kalau PIN-nya (personal identification number) lupa, ini berarti tidak mengambil pupuk, kemudian kalau kartu taninya tercecer juga tidak mengambil pupuk," katanya menjelaskan.
Baca juga:
Angka pengangguran di Batam menurun
Menyiapkan SDM unggul menuju Natuna lebih maju
Sandiaga targetkan 3 juta kunjungan wisman ke Kepri pada 2024
Selain itu jika petaninya sakit atau meninggal, kata dia, berarti kartu tani tersebut tidak berlaku lagi.
Padahal, lanjut dia, tanahnya tetap ada dan harus ditanami oleh anak, cucu, atau generasi penerusnya.
"Dari semua masalah ini, ada 17-20 persen tidak mampu mengakses atau menerima pupuk subsidi pemerintah. Oleh karena itu, kami mencabut, kemudian merevisi sesuai permintaan dari petani, bisa menggunakan KTP untuk menebus pupuk subsidi di seluruh Indonesia," kata Mentan.
Terkait dengan masalah volume, dia mengatakan volume pupuk tersebut berkurang, sehingga banyak petani yang tidak kebagian seperti petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Baca juga:
Rabu siang, Gibran penuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat
Timnas AMIN terima tantangan pembuktian surat tugas dari Gus Miftah
Kampanye hari ke-37, Anies Baswedan ke Sumbar
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Pertanian sebut Presiden Jokowi menyayangi petani
"Beliau sudah menyetujui tambahan anggaran pupuk (subsidi) sebesar Rp14 triliun kemarin, dan ini perhatian luar biasa terhadap petani Indonesia," kata Mentan usai mendampingi Presiden Jokowi saat menghadiri agenda tanam padi bersama di Desa Sokaraja Kidul, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.
Terkait dengan hal itu, Amran mewakili petani Indonesia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena sejak dilantik sebagai Menteri Pertanian, dia sudah berkeliling dengan mengunjungi 11 provinsi.
Dalam kegiatan yang dilakukan selama kurang lebih dua bulan itu, kata dia, keluhan yang disampaikan petani didominasi oleh masalah pupuk, sehingga produksi mengalami penurunan.
"Nah, mulai dari regulasi dan kuantum, volumenya, kami beresi. Dari segi regulasi, regulasi kami revisi, kami cabut Permentan Nomor 10 Tahun 2020," katanya.
Menurut dia, regulasi tersebut dicabut karena mempersulit petani, antara lain tidak boleh mengambil pupuk kalau tidak menggunakan kartu tani.
"Kalau kartu tani ini banyak masalah, pertama, kalau daerah terpencil, tidak ada sinyal dan seterusnya, itu sulit mengakses. Yang kedua, kalau PIN-nya (personal identification number) lupa, ini berarti tidak mengambil pupuk, kemudian kalau kartu taninya tercecer juga tidak mengambil pupuk," katanya menjelaskan.
Baca juga:
Angka pengangguran di Batam menurun
Menyiapkan SDM unggul menuju Natuna lebih maju
Sandiaga targetkan 3 juta kunjungan wisman ke Kepri pada 2024
Selain itu jika petaninya sakit atau meninggal, kata dia, berarti kartu tani tersebut tidak berlaku lagi.
Padahal, lanjut dia, tanahnya tetap ada dan harus ditanami oleh anak, cucu, atau generasi penerusnya.
"Dari semua masalah ini, ada 17-20 persen tidak mampu mengakses atau menerima pupuk subsidi pemerintah. Oleh karena itu, kami mencabut, kemudian merevisi sesuai permintaan dari petani, bisa menggunakan KTP untuk menebus pupuk subsidi di seluruh Indonesia," kata Mentan.
Terkait dengan masalah volume, dia mengatakan volume pupuk tersebut berkurang, sehingga banyak petani yang tidak kebagian seperti petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
Baca juga:
Rabu siang, Gibran penuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat
Timnas AMIN terima tantangan pembuktian surat tugas dari Gus Miftah
Kampanye hari ke-37, Anies Baswedan ke Sumbar
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Pertanian sebut Presiden Jokowi menyayangi petani