Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintah tetap melanjutkan program bantuan sosial (bansos), meski ada pihak-pihak yang meminta program itu dihentikan karena memunculkan persepsi menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bansos merupakan program jaminan sosial yang sudah lama digagas pemerintah, dan telah memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia terutama yang kurang mampu.

"Ndak akan menghentikan (bansos). Jadi nggak ada, nggak ada tendensi apapun, ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan bansos beras sebanyak 10 kg yang disalurkan oleh pemerintah sejak April 2023 terbukti mampu mengendalikan inflasi.

“Masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram," kata dia.

Dia menegaskan program bansos, termasuk bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh dilakukan sebelum pasangan capres-cawapres ditetapkan.

Ia mengatakan program bansos terutama bansos beras tidak ada hubungan dengan pemilu atau Pilpres 2024, dan bansos terus diberikan hingga Maret 2024.

“Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus, nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya,” kata Moeldoko.




Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Moeldoko: Pemerintah tetap lanjutkan program bantuan sosial