Tanjungpinang (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengelola anggaran sekitar Rp379 miliar pada tahun 2024 untuk meningkatkan program pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat.
Kepala Dinkes Kepri Mochammad Bisri, mengatakan sebagian besar anggaran itu dialokasikan untuk belanja operasional dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat, yaitu RSUD Raja Ahmad Thabib di Kota Tanjungpinang, dan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud di Kabupaten Bintan.
"Kalau anggaran operasional Dinkes Kepri sendiri cuma Rp30 miliar. Sisanya untuk kedua rumah sakit itu, karena biaya operasionalnya memang besar," kata Bisri di Tanjungpinang, Selasa.
Bisri menyebut khusus operasional Dinkes Kepri lebih banyak digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk dokter-dokter di daerah tersebut.
Selain itu, katanya, ada juga anggaran untuk melengkapi instalasi farmasi milik Dinkes Kepri di Kota Tanjungpinang. "Gedungnya sudah ada, tapi isinya belum lengkap," ujarnya.
Sementara untuk operasional dua RSUD milik Pemprov Kepri akan digunakan untuk memperkuat sarana-prasarana dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, seperti melengkapi obat-obatan hingga fasilitas rumah sakit yang lengkap, aman, dan nyaman, bagi pasien.
Menurutnya, dari tahun ke tahun Pemprov Kepri terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kedua rumah sakit tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah, apalagi ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.
Sebagai contoh, kata dia, di RSUD Raja Ahmad Thabib sekarang sudah ada layanan pemasangan ring jantung, sehingga warga Kepri tak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta atau Malaysia.
"Demikian pula dengan RSJKO di Bintan, yang sudah bisa melayani pasien dengan gangguan jiwa, dimana sebelumnya kalau ada warga kami yang mengalami penyakit jiwa harus dirujuk ke Pekanbaru, Riau," ungkap Bisri.
Pada tahun ini pihaknya juga fokus pada program sosialisasi dan pencegahan penyakit tidak menular yang dominan di Kepri, seperti jantung, stroke, hipertensi, hingga diabetes.
Selanjutnya ialah penanganan sekaligus penurunan kasus stunting tahun 2024 agar dapat memenuhi target nasional sebesar 14 persen. "Angka stunting kami tahun 2022 masih 15,4 persen. Harapan kami kasus stunting di bawah 14 persen pada tahun ini," ucap Bisri.
Kepala Dinkes Kepri Mochammad Bisri, mengatakan sebagian besar anggaran itu dialokasikan untuk belanja operasional dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) setempat, yaitu RSUD Raja Ahmad Thabib di Kota Tanjungpinang, dan Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud di Kabupaten Bintan.
"Kalau anggaran operasional Dinkes Kepri sendiri cuma Rp30 miliar. Sisanya untuk kedua rumah sakit itu, karena biaya operasionalnya memang besar," kata Bisri di Tanjungpinang, Selasa.
Bisri menyebut khusus operasional Dinkes Kepri lebih banyak digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk dokter-dokter di daerah tersebut.
Selain itu, katanya, ada juga anggaran untuk melengkapi instalasi farmasi milik Dinkes Kepri di Kota Tanjungpinang. "Gedungnya sudah ada, tapi isinya belum lengkap," ujarnya.
Sementara untuk operasional dua RSUD milik Pemprov Kepri akan digunakan untuk memperkuat sarana-prasarana dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, seperti melengkapi obat-obatan hingga fasilitas rumah sakit yang lengkap, aman, dan nyaman, bagi pasien.
Menurutnya, dari tahun ke tahun Pemprov Kepri terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kedua rumah sakit tersebut, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah, apalagi ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.
Sebagai contoh, kata dia, di RSUD Raja Ahmad Thabib sekarang sudah ada layanan pemasangan ring jantung, sehingga warga Kepri tak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta atau Malaysia.
"Demikian pula dengan RSJKO di Bintan, yang sudah bisa melayani pasien dengan gangguan jiwa, dimana sebelumnya kalau ada warga kami yang mengalami penyakit jiwa harus dirujuk ke Pekanbaru, Riau," ungkap Bisri.
Pada tahun ini pihaknya juga fokus pada program sosialisasi dan pencegahan penyakit tidak menular yang dominan di Kepri, seperti jantung, stroke, hipertensi, hingga diabetes.
Selanjutnya ialah penanganan sekaligus penurunan kasus stunting tahun 2024 agar dapat memenuhi target nasional sebesar 14 persen. "Angka stunting kami tahun 2022 masih 15,4 persen. Harapan kami kasus stunting di bawah 14 persen pada tahun ini," ucap Bisri.