Jakarta (ANTARA) - Pemerintah tengah menyiapkan peresmian 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru dengan total nilai investasi Rp161 triliun, termasuk KEK Nipa dan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional di Batam Kepulauan Riau.
Plt. Sekretaris Jendral Dewan Nasional KEK Rizal Edwin mengatakan, Pemerintah saat ini mempersiapkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) untuk meresmikan 4 KEK baru tersebut. Namun, belum diketahui kapan PP tersebut diterbitkan.
“Jadi sudah disetujui, tapi untuk bisa ditetapkan menjadi KEK, kita perlu ada penetapan Peraturan Pemerintah (PP) yg akan ditanda tangani oleh Presiden, kemudian untuk investasinya jumlahnya dari 4 KEK tersebut adalah Rp161 triliun,” kata Rizal saat media sharing session Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta, Senin.
Rizal merinci, 4 KEK baru itu adalah, pertama KEK Nipa di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. KEK ini difungsikan untuk industri logistik dan distribusi pengembangan energi.
Kedua, KEK Edutek Medika Internasional Banten yang berlokasi di Bumi Serpong Damai (BSD) yang berfokus pada riset, ekonomi digital dan pengmbangan teknologi pendidikan, kesehatan dan industri kreatif.
Ketiga, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam yang berlokasi di Batam. KEK ini berfokus pada pariwisata kesehatan.
Serta keempat, KEK Industri Hijau Bungku di Morowali, Sulawesi Tengah yang memiliki rencana kegiatan usaha produksi dan pengolahan logistik dan distribusi pengembangan energi.
“Dengan adanya KEK, nanti bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut serta kita bisa menciptakan lapangan kerja dengan adanya investasi yang masuk di KEK,” jelas Rizal.
Adapun secara kumulatif, Sekretariat Jendral Dewan Nasional KEK mencatat, sejak awal dimulainya KEK hingga semester I-2024 realisasi investasi KEK telah mencapai Rp205,2 triliun.
Rizal mengatakan, hingga semester I tahun ini, KEK menyerap sekitar 132.227 tenaga kerja.
“Secara kumulatif dari 2012 sampai dengan semester I tahun ini, kita mengumpulkan Rp205,2 triliun. Untuk tahun ini, kita sudah mencapai dari target yang sebesar Rp78,1 triliun, sudah terkumpul Rp31,4 triliun, sudah 40 persen tahun ini terealisasikan,” ujarnya.
Untuk 2024, pemerintah menargetkan 38.953 penyerapan tenaga kerja, sementara hingga semester I baru terpenuhi 39 persen atau sekitar 15.229 tenaga kerja. Hingga saat ini sudah ada 22 KEK yang diresmikan dengan total 368 pelaku usaha.
"Kemudian kita ingin bahwa dengan adanya pengembangan KEK ini ada perbaikan neraca perdagangan. Kemudian bagaimana kita mendorong industri 4.0 dan juga kita bisa membangun pusat-pusat ekonomi baru," tuturnya.
One map policy...
Sementara itu, Pemerintah mengakselerasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy guna mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai One Map Policy membuat perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan PSN dan pengembangan KEK dapat mengacu pada data spasial yang akurat.
“Kebijakan Satu Peta ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat,” kata Prabowo dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis.
Menurut Prabowo, kecepatan saat ini menjadi aspek dalam pemerintah yang sangat penting.
Hal itu karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu, persaingan antara negara-negara sangat keras sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien yang akan menarik investasi.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta menyampaikan bahwa target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menekankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-7 persen dengan target investasi yang menurutnya cukup menantang yaitu Rp1.900 triliun.
Target tersebut menjadi bagian dari capaian pendapatan per kapita yang di tahun 2045 diharapkan sebesar 30.000 dolar AS.
“Untuk mencapai target tersebut, Kebijakan Satu Peta ini menjadi penting karena Kebijakan Satu Peta menjadi bagian dari perizinan dalam OSS (Online Single Submission) atau terkait dengan tata ruang dan ini juga strategis untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Airlangga.
Hingga Juli 2024, Kebijakan Satu Peta telah mengumpulkan 151 Peta Tematik dari 23 Kementerian/Lembaga (K/L) di 38 provinsi.
Kebijakan Satu Peta juga telah berhasil menyelesaikan masalah tumpang-tindih dengan menurunkan luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah siapkan 4 KEK baru dengan nilai investasi Rp161 triliun
Plt. Sekretaris Jendral Dewan Nasional KEK Rizal Edwin mengatakan, Pemerintah saat ini mempersiapkan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) untuk meresmikan 4 KEK baru tersebut. Namun, belum diketahui kapan PP tersebut diterbitkan.
“Jadi sudah disetujui, tapi untuk bisa ditetapkan menjadi KEK, kita perlu ada penetapan Peraturan Pemerintah (PP) yg akan ditanda tangani oleh Presiden, kemudian untuk investasinya jumlahnya dari 4 KEK tersebut adalah Rp161 triliun,” kata Rizal saat media sharing session Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta, Senin.
Rizal merinci, 4 KEK baru itu adalah, pertama KEK Nipa di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. KEK ini difungsikan untuk industri logistik dan distribusi pengembangan energi.
Kedua, KEK Edutek Medika Internasional Banten yang berlokasi di Bumi Serpong Damai (BSD) yang berfokus pada riset, ekonomi digital dan pengmbangan teknologi pendidikan, kesehatan dan industri kreatif.
Ketiga, KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam yang berlokasi di Batam. KEK ini berfokus pada pariwisata kesehatan.
Serta keempat, KEK Industri Hijau Bungku di Morowali, Sulawesi Tengah yang memiliki rencana kegiatan usaha produksi dan pengolahan logistik dan distribusi pengembangan energi.
“Dengan adanya KEK, nanti bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut serta kita bisa menciptakan lapangan kerja dengan adanya investasi yang masuk di KEK,” jelas Rizal.
Adapun secara kumulatif, Sekretariat Jendral Dewan Nasional KEK mencatat, sejak awal dimulainya KEK hingga semester I-2024 realisasi investasi KEK telah mencapai Rp205,2 triliun.
Rizal mengatakan, hingga semester I tahun ini, KEK menyerap sekitar 132.227 tenaga kerja.
“Secara kumulatif dari 2012 sampai dengan semester I tahun ini, kita mengumpulkan Rp205,2 triliun. Untuk tahun ini, kita sudah mencapai dari target yang sebesar Rp78,1 triliun, sudah terkumpul Rp31,4 triliun, sudah 40 persen tahun ini terealisasikan,” ujarnya.
Untuk 2024, pemerintah menargetkan 38.953 penyerapan tenaga kerja, sementara hingga semester I baru terpenuhi 39 persen atau sekitar 15.229 tenaga kerja. Hingga saat ini sudah ada 22 KEK yang diresmikan dengan total 368 pelaku usaha.
"Kemudian kita ingin bahwa dengan adanya pengembangan KEK ini ada perbaikan neraca perdagangan. Kemudian bagaimana kita mendorong industri 4.0 dan juga kita bisa membangun pusat-pusat ekonomi baru," tuturnya.
One map policy...
Sementara itu, Pemerintah mengakselerasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy guna mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai One Map Policy membuat perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan PSN dan pengembangan KEK dapat mengacu pada data spasial yang akurat.
“Kebijakan Satu Peta ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat,” kata Prabowo dalam Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, Kamis.
Menurut Prabowo, kecepatan saat ini menjadi aspek dalam pemerintah yang sangat penting.
Hal itu karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu, persaingan antara negara-negara sangat keras sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien yang akan menarik investasi.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta menyampaikan bahwa target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menekankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-7 persen dengan target investasi yang menurutnya cukup menantang yaitu Rp1.900 triliun.
Target tersebut menjadi bagian dari capaian pendapatan per kapita yang di tahun 2045 diharapkan sebesar 30.000 dolar AS.
“Untuk mencapai target tersebut, Kebijakan Satu Peta ini menjadi penting karena Kebijakan Satu Peta menjadi bagian dari perizinan dalam OSS (Online Single Submission) atau terkait dengan tata ruang dan ini juga strategis untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus,” kata Airlangga.
Hingga Juli 2024, Kebijakan Satu Peta telah mengumpulkan 151 Peta Tematik dari 23 Kementerian/Lembaga (K/L) di 38 provinsi.
Kebijakan Satu Peta juga telah berhasil menyelesaikan masalah tumpang-tindih dengan menurunkan luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektare.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah siapkan 4 KEK baru dengan nilai investasi Rp161 triliun