Menteri Transmigrasi dengar aspirasi soal legalisasi kampung terdampak PSN Rempang

Batam, Kepulauan Riau (ANTARA) - Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanegara mendengarkan aspirasi masyarakat Pulau Rempang yang meminta agar kampung-kampung tua mereka, seperti Pasir Merah dan Pasir Panjang, diberikan legalitas dan tidak digusur, meskipun terdampak pembangunan PSN Rempang Eco City.

Permintaan tersebut disampaikan ketika para warga berdialog dengan Mentrans Iftitah di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (30/3), terkait program transmigrasi lokal untuk menyelesaikan konflik lahan adat akibat pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Sanirio, salah satu warga Kampung Tua Pasir Panjang, menyampaikan bahwa penduduk desa menolak untuk direlokasi karena mereka khawatir akan kembali membangun kehidupan dari nol, sementara mereka telah memiliki mata pencaharian dan rumah di kampung halaman.

Ia menyatakan bahwa sebenarnya para penduduk desa senang dengan adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di wilayah Pulau Rempang karena diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.

“Kami berterima kasih atas pembangunan yang dilakukan, (pembangunan) sekolah, (fasilitas) pendidikan. Rempang ini sangat kosong, kalau ada orang (investor) yang mau masuk tidak apa-apa, tapi jangan kami yang digeser,” ujarnya.

Senada dengan Sanirio, Nek Awe, warga Kampung Tua Pasir Merah, mengatakan bahwa penduduk desa tersebut juga meminta tanah yang sudah mereka tempati turun menurun agar dilegalisasi.

Selain itu, ia juga menyampaikan agar penduduk Kampung Tua Pasir Merah dilindungi dari intimidasi karena terus menolak relokasi sejak 2023.

“Kami minta keadilan, Pak (Menteri), jadi kampung kami tak usah digugat-gugat lagi, jangan diadukan lagi,” kata Nek Awe.

Mentrans Iftitah Sulaiman Suryanegara pun menyampaikan bahwa pihaknya terbuka dengan semua pendapat masyarakat, baik yang menerima maupun menolak program transmigrasi lokal tersebut.

Ia pun menjamin tidak ada warga yang diintimidasi karena pelaksanaan program transmigrasi lokal harus bersifat sukarela.

“Saya jamin tidak ada intimidasi. Jika ada, lapor kepada saya, agar saya sampaikan kepada Pak Presiden (Prabowo Subianto),” katanya.

Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Barelang Kombes Pol Zaenal Arifin memastikan kegiatan kunjungan kerja Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaeman Suryanegara di Rempang selama tiga hari, akan berjalan aman, tertib dan lancar.

“Alhamdulillah untuk kunjungan Menteri Transmigrasi beserta rombongan termasuk juga unsur Pemerintah Kota Batam, ada pak wali, bu wakil wali kota, beserta rombongan BP Batam, intinya bagaimana kegiatan tersebut akan berjalan aman, tertib dan lancar,” kata Zaenal ditemui di Tanjungbanun, Rempang, Sabtu.

Polresta Barelang, kata dia, mengerahkan personel pengamanan baik yang bersifat terbuka ataupun tertutup memastikan kegiatan Menteri Transmigrasi dan rombongan berjalan aman tertib.

Dia menyebut, ada 60 personel yang dikerahkan untuk memastikan kelancaran kegiatan Mentrans di Rempang hingga pelaksanaan Shalat Idul Fitri mendatang.

“untuk personel di Tanjungbanun, Rempang dan sekitarnya guna memastikan rangkaian aman terkendali itu kami menurunkan personel kurang lebih 60 orang,” katanya.

Mengantisipasi adanya penolakan warga terhadap kunjungan menteri, Zaenal mengatakan bahwa Polri bertindak melihat situasi di lapangan.

Namun, dirinya menyakini masyarakat memahami sebagai negara demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat diatur dalam undang-undang. Hanya saja, dipastikan aksi tersebut tidak mengganggu atau menghalangi hak orang lain.