Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau berkomitmen untuk menyukseskan makan siang bergizi gratis, yang merupakan program pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Natuna Hendra Kusuma di Natuna, Kamis, mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait program tersebut.
"Ini merupakan program presiden baru, kita akan menyesuaikannya," ucap dia.
Ia menyebut program ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di 2024 sebab belum mereka anggarkan, namun pihaknya akan menganggarkannya di 2025.
"Kalau tidak di APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) murni, tentu di APBD perubahan 2025," ujar dia.
Terkait sekolah yang akan diterapkan lanjut dia, akan disesuaikan dengan juknis dan pihaknya memiliki data sekolah yang merupakan kewenangan mereka.
"Untuk data gampang, kita sudah ada, data sekolah kita ada di dapodik (data pokok pendidikan)," ucap dia.
Baca juga: Pemkot Batam siapkan anggaran Rp65 miliar untuk makan bergizi gratis
Menurut dia, program tersebut harus didukung, sebab dengan adanya makan siang gratis yang tentunya dengan porsi yang proporsional akan meningkatkan daya pikir pelajar, hal ini nantinya akan mempengaruhi nilai akademik dan hal lainnya.
"Kita pasti dukung, anak-anak kita diberikan makan gratis yang bergizi tentu akan berpengaruh dengan daya ingat, daya fikir," ujar dia.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyebutkan kebutuhan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional, makan bergizi gratis sebesar Rp450 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung di Batam, Kamis mengatakan anggaran tersebut berasal dari APBD Kepri sebesar 10 persen dan selebihnya ditambah dari APBN.
Ia menambahkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis terkait mekanisme pelaksanaan dan pengawasan program makan bergizi gratis.
"Pengawasannya itu nanti secara teknis, nanti kita mengacu pada itu. Sampai sekarang belum ada juknisnya. Yang pasti sekarang dengan adanya makan bergizi, bagaimana memberdayakan UMKM di lingkungan satuan pendidikan di masyarakat," ujar Andi.
Baca juga: Pemprov Kepri: Kebutuhan anggaran makan bergizi sebesar Rp450 miliar
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Natuna Hendra Kusuma di Natuna, Kamis, mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait program tersebut.
"Ini merupakan program presiden baru, kita akan menyesuaikannya," ucap dia.
Ia menyebut program ini tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di 2024 sebab belum mereka anggarkan, namun pihaknya akan menganggarkannya di 2025.
"Kalau tidak di APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) murni, tentu di APBD perubahan 2025," ujar dia.
Terkait sekolah yang akan diterapkan lanjut dia, akan disesuaikan dengan juknis dan pihaknya memiliki data sekolah yang merupakan kewenangan mereka.
"Untuk data gampang, kita sudah ada, data sekolah kita ada di dapodik (data pokok pendidikan)," ucap dia.
Baca juga: Pemkot Batam siapkan anggaran Rp65 miliar untuk makan bergizi gratis
Menurut dia, program tersebut harus didukung, sebab dengan adanya makan siang gratis yang tentunya dengan porsi yang proporsional akan meningkatkan daya pikir pelajar, hal ini nantinya akan mempengaruhi nilai akademik dan hal lainnya.
"Kita pasti dukung, anak-anak kita diberikan makan gratis yang bergizi tentu akan berpengaruh dengan daya ingat, daya fikir," ujar dia.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyebutkan kebutuhan anggaran untuk mendukung program prioritas nasional, makan bergizi gratis sebesar Rp450 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Andi Agung di Batam, Kamis mengatakan anggaran tersebut berasal dari APBD Kepri sebesar 10 persen dan selebihnya ditambah dari APBN.
Ia menambahkan hingga saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis terkait mekanisme pelaksanaan dan pengawasan program makan bergizi gratis.
"Pengawasannya itu nanti secara teknis, nanti kita mengacu pada itu. Sampai sekarang belum ada juknisnya. Yang pasti sekarang dengan adanya makan bergizi, bagaimana memberdayakan UMKM di lingkungan satuan pendidikan di masyarakat," ujar Andi.
Baca juga: Pemprov Kepri: Kebutuhan anggaran makan bergizi sebesar Rp450 miliar