Batam (ANTARA) - DPRD Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau menegaskan penggunaan LPG subsidi 3 kg hanya ditujukan untuk masyarakat tidak mampu.
Ketua Komisi ll DPRD Batam Yunus Muda di Batam, Senin menyampaikan pihaknya bersama instansi terkait segera melakukan pertemuan membahas terkait himbauan Presiden RI agar gas subsidi itu ini bisa tepat sasaran.
Hal itu sebagai tindak lanjut, mengingat adanya kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah daerah di Pulau Jawa, Yunus Muda memastikan stok gas kebutuhan untuk masyarakat tidak mampu aman dan tersedia, termasuk menjelang bulan Ramadhan.
Baca juga: Pemprov Kepri ajukan Ranperda tentang Insentif dan Kemudahan Investasi ke DPRD
"Dari penjelasan Disperindag Batam dan Pertamina, itu semua masih aman. Kalau orang miskin, itu hak dia. Tapi kalau bukan orang miskin, itu berdosa kalau menggunakan gas 3 kg karena bukan haknya," kata Yunus.
Ia menyebutkan, DPRD Batam tidak menutup kemungkinan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelesaikan persoalan ini.
"Insya Allah (turun) kita perjuangkan itu. Maka rapat selanjutnya dipanggil pihak-pihak terkait, kalau di rapat nanti terbentur, kemungkinan DPRD
Batam akan membentuk Pansus," ujar dia.
Memasuki bulan Ramadhan, DPRD Batam ingin memastikan tidak ada gejolak atau kelangkaan gas.
DPRD Batam berkomitmen untuk terus mengawasi distribusi dan harga gas LPG 3 kg agar kebijakan subsidi berjalan sesuai peruntukannya.
Baca juga:
DPRD Batam gelar paripurna penetapan wali kota-wakil wali kota terpilih 2024
Komentar