Batam (ANTARA) - Menjelang pemungutan suara Pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengikuti kegiatan video conferensi (vicon) dengan Mabes Polri yang memberikan pengarahan terkait kesiapan pengamanan dalam Operasi Mantap Praja 2024.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyad dikonfirmasi di Batam, Rabu, menyebut dalam vicon tersebut, Kapolda Kepri Irjen Pol. Yan Fitri Halimansyah beserta jajaran pejabat utama polda mendengarkan pengarahan dari Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Komjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca.
“Vicon ini diikuti seluruh kapolda se-Indonesia, temasuk Kapolda Kepri, dengan tujuan menerima petunjuk dan arahan dari Mabes Polri terkait PAM Pilkada serentak pada 27 November mendatang,” kata Pandra.
Perwira menengah Polri itu menyebut, vicon diikuti Kpolda dan jajaran secara daring dari Makopolda Kepri, Kota Batam, Selasa (5/11). Salah satu arahannya adalah menyamakan persepsi dalam pengambilan tindakan kepolisian di lapangan yang harus sesuai aturan yang berlaku.
“Vicon wadah koordinasi jajaran Polri, guna menyamakan persepsi pengambilan keputusan dalam tindakan kepolisian di lapangan sesuai aturan hukum,” kata Pandra.
Beberapa pengarahan yang disampaikan Astamaops Komjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca yakni, mengimbau seluruh jajaran kepolisian mengoptimalkan upaya preventif dan preemtif demi menjaga stabilitas wilayah masing-masing selama berlangsungnya pilkada.
Di setiap tahapannya, khususnya masa kampanye, jajaran kepolisian diminta waspada dan memastikan keamanan dalam berbagai kegiatan seperti dialogis, debat dan rapat umum.
Kemudian terkait kesiapan logistik yang sudah mencapai 100 persen, Astamaops menekankan pentingnya koordinasi yang erat dengan KPU dalam memastikan pengelolaan surat suara, mulai dari percetakan hingga distribusi ke berbagai daerah.
Koordinasi ini, bertujuan untuk memastikan logistik pilkada tetap berada dalam pengawasan ketat, terutama karena distribusi surat suara menjadi aspek vital dalam menjaga kredibilitas penyelenggaraan pilkada.
Dalam hal ini, KPU tingkat provinsi juga berperan penting mengawasi proses secara langsung dan bertanggungjawab atas kelancaran distribusi logistik.
Jajaran kepolisian juga diimbau berkoordinasi dengan pengawas pemilu. Upaya pengendalian ini diperkuat melalui Operasi Mantap Praja 2024, dengan persiapan strategis secara berjenjang mulai dari PPK, KPU hingga ke tingkat Mahkamah Konstitusi. hingga pelantikan.
Arahan selanjutnya pencegahan potensi kerawanan pilkada, seperti isu netralitas aparatur negara dan politik uang yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan keamanan.
Astamaops Polri menegaskan netralitas Polri dan aparatur negara lainnya menjadi prioritas bagi seluruh pemangku kepentingan guna menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap proses pilkada.
Termasuk isu polarisasi masyarakat yang harus diantisipasi dengan bijak, sehingga keamanan dan ketertiban tetap terjaga selama berlangsungnya pemungutan suara Pilkada 2024.