Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad memastikan program-program bantuan perlindungan masyarakat tetap dilanjutkan pada tahun ini meski di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Ansar mencontohkan beberapa program perlindungan sosial itu, antara lain beasiswa pendidikan, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), jaminan BPJS Ketenagakerjaan petani dan nelayan, insentif imam, hingga bantuan rumah ibadah seperti masjid dan sebagainya.
"Bantuan-bantuan seperti ini tetap berlanjut, hanya saja anggarannya dikurangkan karena menyesuaikan kondisi keuangan daerah, contoh kalau biasanya bantuan masjid Rp50 juta dikurangi jadi Rp30 juta," kata Gubernur Ansar di Tanjungpinang, Selasa.
Kendati begitu, Gubernur Ansar belum dapat memerinci lebih jauh total alokasi anggaran untuk menjalankan program tersebut karena masih dalam tahap finalisasi di masing organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana.
Gubernur Ansar memastikan komitmennya bersama Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura untuk terus memperluas bantuan-bantuan perlindungan sosial masyarakat setiap tahunnya.
Hal ini, kata dia, juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo di sektor memperkuat sumber daya manusia, yang salah satunya diwujudkan Pemprov Kepri dengan memberikan bantuan beasiswa pendidikan untuk dokter spesialis pada 2025.
"Kami masih memetakan kebutuhan dokter spesialis di Kepri untuk menerima program beasiswa pendidikan, khususnya di bidang kesehatan," ucap Ansar.
Ia menambahkan bahwa program perlindungan sosial masyarakat sebagai wujud pemerintah hadir membantu semua elemen masyarakat, sehingga mereka bisa mengakses bantuan pendidikan, kesehatan, keagamaan, hingga jaminan perlindungan sosial dalam bekerja secara adil dan merata.
"Upaya yang dilakukan ini tak lain ialah untuk meningkatkan status sosial dan kesejahteraan masyarakat Kepri," ucap Ansar.