Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jaringan internasional yang menggunakan modus admin kripto.
Direktur PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Dr. Nurul Azizah dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menerangkan bahwa kasus ini pertama kali terungkap dari proses repatriasi warga negara Indonesia (WNI) pada Maret 2025 lalu.
Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa korban awalnya direkrut oleh pelaku dengan janji pekerjaan di Uni Emirat Arab. Namun, dialihkan ke Thailand dan akhirnya dibawa ke wilayah Myawaddy, Myanmar.
“Korban dijanjikan bekerja sebagai admin kripto dengan gaji 26.000 baht per bulan. Namun, kenyataannya, pekerjaan serta upah yang diterima tidak sesuai dan korban justru mengalami eksploitasi,” katanya.
Para pelaku, ungkap Brigjen Pol. Nurul, memfasilitasi seluruh proses, mulai dari pembuatan paspor, wawancara melalui video call WhatsApp, hingga pembelian tiket pesawat dari Pangkal Pinang ke Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Bahkan, akomodasi hingga ke Myanmar juga ditanggung oleh jaringan pelaku.
Dalam prosesnya, penyidik berhasil menangkap HR yang berperan aktif dalam proses perekrutan dan pengiriman ke luar negeri. Selain itu, penyidik juga menetapkan seseorang berinisial IR masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
“IR berperan dalam pengaturan akomodasi, pemesanan tiket hingga pengantaran korban ke Myanmar. Kami telah menerbitkan DPO dan mendistribusikannya ke jajaran kewilayahan untuk dilakukan upaya paksa,” ucapnya.
Barang bukti yang disita dalam kasus ini, antara lain enam buah paspor, dua unit ponsel, dua bundel rekening koran, satu unit laptop, dan tiga bundel manifes penumpang.
Para tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Adapun tersangka HR akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bangka, Bangka Belitung, pada hari ini untuk proses hukum lebih lanjut.
Lebih lanjut, Brigjen Pol. Nurul mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran transaksi keuangan yang melibatkan para tersangka guna mengungkap aktor intelektual di balik jaringan ini.
Selain itu, Direktorat PPA-PPO juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan Divisi Hubinter Polri untuk membongkar jaringan di luar negeri.
"Kasus ini adalah bukti nyata bagaimana para pelaku TPPO terus mencari cara untuk mengeksploitasi korban dengan berbagai modus baru. Kami mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi dari pihak yang tidak jelas legalitasnya,” katanya.
Baca selanjutnya,
Polda Kepri bentuk satgas TPPO...
Sementara itu, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) membentuk gugus tugas daerah dalam pencegahan dan penanganan (pemberantasan) tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Anom Wibowo dalam keterangannya, Kamis, menyatakan pihaknya telah beraudiensi dengan Pemerintah Provinsi Kepri terkait pembentukan Gugus Tugas TPPO ini.
Anom menyampaikan wilayah Kepri yang strategis, berbatasan langsung dengan sejumlah negara menjadikannya rawan dengan TPPO, sehingga penanganan TPPO memerlukan upaya kolaboratif dan komprehensif dengan gugus tugas daerah.
“Kepri menjadi wilayah transit utama perdagangan orang, terutama di Batam, Tanjungpinang, dan Karimun,” kata jenderal polisi bintang dua itu.
Ia mengungkapkan, selama 2025 dari Januari hingga Mei, Polda Kepri menangani 26 kasus TPPO dengan 35 tersangka, yang dua kasus sudah memasuki tahap pembuktian di persidangan.
Menurut dia, pelaku TPPO menggunakan beragam modus, mulai dari janji pekerjaan hingga eksploitasi seksual.
“Perdagangan orang adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dicegah sejak dini,” katanya.
Melalui pembentukan satuan tugas ini, kata Anom, diharapkan tidak ada lagi warga terutama perempuan dan anak yang menjadi korban eksploitasi.
“Tugas kita bersama adalah melindungi mereka,” ujar Anom.
Dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Zahwani Pandra Arsyat menambahkan, audiensi wakapolda diterima langsung oleh Asisten I Pemprov Kepri Arif Fadillah.
Dia menyebut, Pemprov Kepri mendukung pembentukan gugus tugas TPPO daerah ini guna melindungi masyarakat dari tindak pidana perdagangan orang.
“Gugus tugas ini pejabaran dari satgas TPPO yang sudah dibentuk dari tingkat Mabes Polri sampai polda sejak 2023,” kata Pandra.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Polri bongkar kasus TPPO jaringan internasional bermodus admin kripto