Jakarta (ANTARA) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong Biro Pers, Media, dan informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres) memberikan klarifikasi mengenai pencabutan kartu liputan istana yang dialami seorang wartawan CNN Indonesia.
Selain itu, PWI Pusat mendorong BPMI Setpres untuk membuka ruang dialog dengan insan pers setelah kejadian tersebut.
“Menjaga kemerdekaan pers berarti menjaga demokrasi. Oleh karena itu, setiap bentuk pembatasan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU Pers harus dihentikan,” kata Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyatakan sikap organisasinya terhadap peristiwa tersebut seperti tertulis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Lebih lanjut Munir mengatakan pencabutan kartu liputan istana milik wartawan CNN Indonesia TV karena alasan pertanyaan yang diajukannya di luar agenda Presiden tidak dapat dibenarkan.
Menurut dia, tindakan tersebut merupakan bentuk menghalangi tugas jurnalistik, serta membatasi hak publik untuk memperoleh informasi.
Ia juga memandang tindakan tersebut berpotensi menghambat kemerdekaan pers, serta bertentangan dengan amanat konstitusi seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kemudian Pasal 4 UU Pers menegaskan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, tanpa penyensoran atau pelarangan penyiaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 18 ayat (1) UU Pers menyebutkan setiap pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat pelaksanaan kemerdekaan pers dapat dikenai pidana penjara hingga dua tahun atau denda maksimal Rp500 juta.
Oleh sebab itu, dia mengatakan PWI Pusat prihatin terhadap peristiwa tersebut.
Baca selanjutnya
Tanggapan Mensesneg...
Mensesneg tanggapi pencabutan ID Pers Istana milik wartawan CNN
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi singkat pertanyaan mengenai keputusan mencabut kartu identitas Pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia bernama Diana Valencia pada Sabtu (27/9).
Prasetyo, dalam wawancara cegat seusai menghadiri konferensi pers di Gedung Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Minggu, merespons bahwa saat ini pemerintah lebih memfokuskan perhatian pada penanganan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. Jangan sampai ada kejadian lagi," katanya singkat menanggapi pertanyaan soal ID pers wartawan Istana CNN yang dicabut.
Prasetyo tidak merinci lebih lanjut proses pengambilan ID tersebut, namun memastikan pemerintah sedang bekerja menuntaskan evaluasi dan langkah perbaikan agar insiden keracunan dalam program MBG tidak terulang.
Secara terpisah, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia.
Menurut Titin, kejadian berlangsung pada Sabtu (27/9) sekitar pukul 19.15 WIB, ketika seorang petugas Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mengambil langsung ID pers tersebut di kantor CNN Indonesia.
Titin menyatakan pihaknya terkejut atas tindakan tersebut dan mempertanyakan dasar pencabutan ID pers tanpa penjelasan resmi.
CNN Indonesia telah mengirimkan surat kepada BPMI dan Menteri Sekretaris Negara untuk meminta klarifikasi atas keputusan itu.
“Kami tentu mempertanyakan alasan pencabutan ID Pers tersebut,” ujarnya dalam keterangan itu.
Ia menegaskan bahwa pertanyaan yang diajukan Diana Valencia kepada Presiden Prabowo terkait program MBG bersifat kontekstual dan menjadi perhatian publik.
CNN Indonesia dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan BPMI pada Senin (29/9) pagi untuk menindaklanjuti surat permintaan klarifikasi tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PWI Pusat dorong BPMI Setpres klarifikasi pencabutan kartu liputan