Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan seluruh menteri, termasuk dirinya dan Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, harus mengevaluasi diri, tobat nasuha/tobat total, terkait bencana yang terjadi di tiga provinsi di Pulau Sumatera.
Pernyataan Bahlil tersebut menanggapi seruan Menko Muhaimin Iskandar atau yang sering disapa Cak Imin yang bersurat kepada tiga menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar melakukan evaluasi total atau yang disebutnya dalam istilah tobat nasuha.
"Kalau pertobatan nasuha, Cak Imin juga pertobatan nasuha-lah, semuanya ya. Semua kita, semua harus apa ya...ya evaluasi diri, ya," kata Bahlil saat menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.
Bahlil mengaku bahwa hanya Presiden Prabowo Subianto yang bisa memberi perintah untuk para menteri di kabinet.
Karenanya, ia menekankan hanya fokus menjalankan perintah Presiden Prabowo, khususnya penanganan di lokasi bencana.
"Yang bisa di kabinet, yang bisa perintah saya, Pak Presiden Prabowo. Dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana," kata Bahlil.
Dalam kesempatan berbeda, Menko Muhaimin mengaku telah berkirim surat untuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq.
Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menjelaskan surat tersebut berisi ajakan untuk evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah terkait banjir di Sumatera.
Ajakan ini terkait dengan bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.
"Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya, Tobat Nasuha. Itu kuncinya," ujar Cak imin saat memberikan sambutan di Bandung (1/12).
Sebagai nahdliyin, Cak Imin menjelaskan pemerintah harus melakukan evaluasi total terkait kebijakan yang berkaitan dengan alam, atau yang disebutnya sebagai tobat nasuha.
Sementara itu, Komisi IV DPR RI sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan setelah rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang membahas seputar kerusakan lingkungan yang memperparah bencana banjir bandang di sejumlah daerah di Sumatera.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto mengatakan panja itu akan bekerja untuk membahas lebih lanjut terkait ketentuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait pemanfaatan lahan hutan.
"Ini kan tidak terjadi serta-merta karena setahun terakhir ini saja. Ini terjadi sudah akumulasi dari segala kerusakan-kerusakan hutan kita yang terjadi selama ini," kata Titiek di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Untuk saat ini, dia pun meminta Kementerian Kehutanan untuk menghentikan semua pemotongan pohon, baik legal maupun ilegal, yang nyata-nyata merugikan masyarakat.
Menurut dia, seluruh pihak bisa melihat bahwa banyak penebangan pohon-pohon besar yang sudah berusia puluhan tahun. Dari penebangan itu, menurut dia, hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan keuntungan, sedangkan rakyat tidak mendapat apapun.
Selain itu, dia meminta pemerintah untuk mencari tahu dan menghukum pihak-pihak yang melakukan penebangan pohon, hingga sangat banyak gelondongan pohon yang terbawa banjir hingga memenuhi aliran sungai maupun lau.Dia mendukung pemerintah untuk menindak siapa pun yang membuat kerusakan ini.
"Nggak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung Kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Tobat nasuha, Bahlil: Semua menteri harus evaluasi diri