Karimun (Antara Kepri) - Satu persen dari APBD Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan setempat, kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun Hazmi Yuliansyah.
       
"Porsi anggaran untuk nelayan satu persen dari APBD. Jadi, kalau APBD Karimun Rp1 triliun, anggaran untuk nelayan sekitar Rp10 miliar," katanya di Tanjung Balai Karimun, Jumat.
       
Hazmi Yuliansyah mengakui porsi anggaran sebesar itu masih minim untuk percepatan peningkatan kesejahteraan nelayan di kabupaten yang memiliki sekitar 298 pulau kecil dan besar serta memiliki lautan yang lebih luas dari daratan.
       
"Keterbatasan anggaran memang menjadi masalah. Karena itu, program peningkatan kesejahteraan nelayan dilakukan secara bertahap karena masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan anggaran," katanya.
       
Menurut dia, anggaran sebesar 1 persen itu dialokasikan untuk pengadaan alat tangkap dan pompong (kapal motor) untuk nelayan.
       
"Setiap tahun pemerintah daerah menyalurkan bantuan alat tangkap dan pompong untuk kelompok-kelompok nelayan yang digilir di setiap kecamatan," kata dia.
       
Dia juga mengatakan sudah mengusulkan pengadaan pompong dengan bobot 5 GT untuk nelayan terkena dampak pertumbuhan industri galangan kapal di Pulau Karimun Besar.
       
"Kami sudah mengusulkan agar dianggarkan dalam APBD sehingga nelayan di Pulau Karimun Besar bisa menangkap ikan lebih jauh dari bibir pantai, setidaknya dalam radius 3 mil dari pantai yang sudah banyak berdiri perusahaan galangan kapal," tuturnya.
       
Disinggung jumlah nelayan di kabupaten yang memiliki 13 kecamatan, Hazmi mengatakan mencapai 8.000 orang, termasuk buruh nelayan yang bekerja pada kapal ikan dan cumi.
       
"Dari 8.000 komunitas nelayan, sekitar 12 hingga 15 persen merupakan nelayan budidaya, baik budidaya ikan laut maupun air tawar seperti tambak ikan," katanya.
       
Sentra perikanan dan nelayan, menurut dia berada di Kecamatan Moro yang ditetapkan sebagai kawasan minapolitan.
       
"Di Moro telah kami kembangkan nelayan budidaya ikan kerapu dan budidaya rumput laut, selaras dengan ditetapkannya kecamatan tersebut sebagai kawasan minapolitan," ujarnya.
       
Ia juga mengungkapkan, anggaran untuk kesejahteraan nelayan juga didukung anggaran dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD provinsi serta program "Corporate Social Responsibilty" (CSR) dari perusahaan yang beoperasi di Karimun.
       
"Kami berharap, perusahaan seperti PT Pelindo I dan perusahaan lain turut membantu nelayan melalui dana CSR yang disalurkan langsung kepada nelayan," tambahnya.(Antara)

Editor: Dedi