Washington (ANTARA) - Pemerintah AS berencana mengubah aturan program visa kerja H-1B dengan mengganti sistem undian acak menjadi seleksi berbobot yang mengutamakan pekerja asing dengan gaji dan keterampilan yang lebih tinggi.
Seorang pejabat mengatakan pada Selasa (23/12) bahwa kebijakan itu diambil untuk melindungi upah, kondisi kerja, dan peluang kerja warga negara setempat, serta menyesuaikan pelaksanaan program H-1B dengan mandat Kongres.
"Proses seleksi acak pendaftaran H-1B yang ada telah dieksploitasi dan disalahgunakan, terutama oleh perusahaan AS yang ingin mendatangkan pekerja asing dengan upah lebih rendah," kata juru bicara Dinas Kewarganegaraan dan Imigrasi AS Matthew Tragesser.
"Seleksi berbobot yang baru akan lebih menjalankan mandat Kongres untuk program H-1B dan memperkuat daya saing Amerika dengan mendorong perusahaan mengajukan permohonan untuk pekerja asing dengan keterampilan dan upah lebih tinggi," katanya dalam sebuah pernyataan.
Saat ini, program H-1B dibatasi sebanyak 65.000 visa per tahun, dengan tambahan 20.000 visa bagi pemohon yang memiliki gelar lanjutan dari institusi pendidikan di AS.
Permintaan visa tersebut selalu melebihi kuota sehingga memicu pengundian acak yang memungkinkan perusahaan membanjiri sistem dengan permohonan pekerja bergaji rendah, menurut para kritikus.
Menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS), sistem seleksi baru akan meningkatkan peluang pemberian visa kepada pekerja dengan keahlian dan gaji lebih tinggi, sembari memberikan kesempatan rekrutmen di berbagai tingkat upah.
Aturan baru tersebut akan diberlakukan pada 27 Februari dan diterapkan pada musim pendaftaran kuota visa H-1B tahun fiskal 2027, menurut pernyataan DHS.
Perubahan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah AS untuk memperketat pengawasan program H-1B, termasuk kebijakan sebelumnya yang mewajibkan perusahaan membayar tambahan 100.000 dolar AS (sekitar Rp1,67 miliar) per visa.
"Sebagai bagian dari komitmen Pemerintahan Trump untuk mereformasi H-1B, kami akan terus menuntut lebih banyak dari perusahaan dan warga asing agar tidak merugikan pekerja Amerika dan untuk mengutamakan Amerika," kata Tragesser.
Sumber: Anadolu
Baca selanjutnya,
China protes larangan penjualan "drone" DJI oleh Amerika Serikat...
Pemerintah China memprotes keputusan terbaru Amerika Serikat yang melarang penjualan "drone" DJI di AS dengan alasan demi melindungi keamanan nasional.
"China dengan tegas menentang AS yang melampaui batas konsep keamanan nasional dan membuat daftar diskriminatif untuk menargetkan perusahaan-perusahaan China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (23/12).
Berdasarkan peraturan baru Komisi Komunikasi Federal (FCC) Amerika Serikat pada Selasa (23/12) meminta agar konsumen AS tidak membeli "drone" (Unmanned Aerial Vehicle atau pesawat tanpa awak) asing generasi berikutnya.
FCC melarang impor dan penjualan semua model pesawat tanpa awak (uncrewed aircraft systems UAS) dan komponen penting UAS yang diproduksi di negara asing, serta semua peralatan dan layanan komunikasi dan pengawasan video, termasuk DJI, dengan memasukkannya ke dalam apa yang disebut "Daftar Tercakup".
Alasannya adalah karena produk tersebut dianggap "menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dan terhadap keselamatan dan keamanan warga AS."
"AS harus menghentikan praktik yang salah ini dan menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan China," tegas Lin jian.
Keputusan itu juga diambil karena menurut FCC, AS bersiap untuk menjadi tuan rumah beberapa acara besar termasuk Piala Dunia FIFA 2026, perayaan America250, dan Olimpiade Musim Panas Los Angeles 2028.
Tanpa otorisasi FCC, model perangkat baru tidak dapat diimpor, dipasarkan, atau dijual di AS. Keputusan FCC tersebut mengecualikan model yang sudah disetujui untuk dijual dan yang saat ini digunakan.
Gedung Putih menyimpulkan bahwa UAS dan komponen penting UAS yang diproduksi di luar negeri menimbulkan “risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional Amerika Serikat dan terhadap keselamatan dan keamanan warga AS.”
Pengumuman minggu ini muncul setelah Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2025 disahkan oleh Kongres tahun lalu mewajibkan tinjauan keamanan terhadap peralatan yang diproduksi oleh DJI, Autel, dan pembuat drone asing lainnya paling lambat 23 Desember 2025.
DJI sendiri menguasai sekitar 70 persen pasar global, menurut data dari perusahaan riset pasar Research and Markets. Selain penggunaan di sektor publik, drone buatan China juga telah banyak digunakan di seluruh AS untuk berbagai tugas, termasuk inspeksi infrastruktur dan konstruksi, pemantauan tanaman, serta videografer profesional dan amatir.
Selama setahun terakhir, DJI telah menulis surat kepada para pejabat Amerika, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth, menyambut baik pengawasan dan pemeriksaan yang diperlukan terhadap produk-produknya.
DJI telah berulang kali meminta peninjauan yang adil, transparan, dan berbasis bukti terhadap teknologinya, dengan alasan bahwa kekhawatiran keamanan nasional harus dievaluasi berdasarkan keunggulan teknis, bukan hanya negara asal.
Namun, alih-alih pemeriksaan komprehensif seperti yang diharapkan oleh industri dan DJI, FCC mengatakan keputusannya didasarkan pada penilaian badan antarlembaga cabang eksekutif yang dibentuk Gedung Putih yang menyimpulkan bahwa "drone" dan komponen buatan luar negeri "dapat memungkinkan pengawasan terus-menerus, eksfiltrasi data, dan operasi destruktif di wilayah AS."
Kekhawatiran tentang "drone" buatan China dan DJI bukanlah hal baru.
Sejak 2017, Angkatan Darat AS melarang penggunaan drone DJI dengan alasan keamanan siber.
Pada tahun yang sama, Departemen Dalam Negeri AS mengeluarkan memo internal bahwa "drone" buatan China mungkin mengirimkan data penerbangan sensitif ke produsennya di China.
Pada 2020, DJI dimasukkan ke dalam daftar hitam ekonomi Departemen Perdagangan, atau yang disebut Daftar Entitas, karena dugaan keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pengawasan teknologi tinggi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang dan minoritas lainnya di Tiongkok.
Tahun berikutnya, Departemen Keuangan AS juga memberlakukan pembatasan investasi pada DJI karena alasan serupa.
Pada 2022, Departemen Pertahanan menambahkan DJI ke dalam daftar perusahaan yang diduga bekerja sama dengan Tentara Pembebasan Rakyat China.
Meski DJI telah menolak karakterisasi Pentagon dan menggugat untuk penghapusannya, mereka kalah dalam gugatan pengadilan pada bulan September tahun ini.
Pada Juni 2025, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempercepat komersialisasi teknologi "drone" dan meningkatkan produksi "drone" domestik demi melawan kendali atau eksploitasi asing.
Selain DJI, produk-produk China lain yang masuk dalam "Daftar Tercakup" FCC adalah dari Huawei, ZTE, Hytera (produsen transceiver radio dan sistem radio), Hikvision, Dahua, AO Kaspersky Lab, China Mobile, China Telecom, Pacific Networks' dan ComNet's, China Unicom.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: AS ubah seleksi visa H-1B, utamakan pekerja asing bergaji tinggi