Tanjungpinang (Antara Kepri) - Partai Keadilan Sejahtera Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berpendapat rencana pembangunan bandar udara di Desa Busung, Kabupaten Bintan, tidak strategis, karena sudah ada Bandara Raja Haji Fisabilillah.

"Buat apa dibangun bandara baru jika sudah ada bandara yang cukup memadai di Tanjungpinang, yang jaraknya cukup dekat dengan Lagoi, Bintan? Jika dibangun bandara baru, maka justru terkesan tidak mendorong Bandara Raja Haji Fisabilillah untuk maju," kata Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tanjungpinang Alfin, Jumat.

Alfin menambahkan, Pemerintah Bintan sejak beberapa tahun terakhir berencana membangun bandara di Busung bekerja sama dengan PT Bintan Resort Cakrawala, yang mengelola kawasan wisata di Lagoi, Bintan. Bandara Busung akan dikhususkan untuk wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lagoi.

Menurutnya, Lagoi sudah memiliki pelabuhan internasional yang setiap hari terdapat feri yang mengantar penumpang dari Tanjungpinang ke Singapura maupun sebaliknya.  Jika dibangun Bandara di Busung, maka menjadi tidak strategis terutama bagi kepentingan Kota Tanjungpinang.

Hal itu disebabkan jarak tempuh Bandara Raja Haji Fisabillah Tanjungpinang dengan pusat wisata berskala internasional di Lagoi cukup dekat karena dapat ditempuh dalam waktu 40-50 menit.

"Tanjungpinang memiliki fasilitas bandara yang dipersiapkan berskala internasional. Dengan pembangunan terminal udara yang mampu menampung sampai ribuan penumpang, landasan pacu mampu untuk didarati oleh pesawat berbadan lebar, melayani penumpang maupun barang sampai persiapan sistem manajemen layanan udara yang mampu melayani jalur penerbangan domestik maupun Internasional," ujarnya.

Melihat kondisi itu, kata dia, sebaiknya Tanjungpinang dipersiapkan menjadi kota penyangga untuk kepentingan pusat wisata Lagoi maupun  wisata di Pantai Trikora Bintan.

"Hal ini penting mengingat jarak tempuh antara Bandara Raja Haji Fisabilillah dengan kedua pusat wisata tersebut dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat : Bandara RHF ke Lagoi hanya 40 - 50 menit, dan RHF ke Pusat wisata Trikora hanya 20-30 menit," ungkapnya.

Menurut dia, untuk mencapai tujuan tersebut, maka Pemerintah Tanjungpinang perlu melakukan komunikasi yang lebih masif dan mesra dengan pemerintahan Bintan dan Pemprov Kepri. Hal ini penting dilakukan karena terkait beberapa regulasi yang saling berkaitan antara tiga pemangku kebijakan tersebut.

"Sebagai masyarakat Tanjungpinang, sudah tentu kami mengidamkan pembangunan daerah ini bisa berlanjut dengan baik dan lebih bermartabat, dengan menggali sektor-sektor pendapatan daerah yang lebih memiliki daya saing dan bernilai tinggi bagi daerah," katanya. (Antara)

Editor: Rusdianto

Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2025