Natuna (ANTARA) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengatakan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berhasil menciptakan sebaran siswa yang lebih merata di SMP negeri.
Sekretaris Disdikbud Natuna, Nasria, di Natuna, Selasa, mengatakan penerapan SPMB dilakukan secara daring dan luring.
Penerapan daring baru diberlakukan penuh di Kecamatan Bunguran Timur. Hal ini karena di wilayah tersebut sering terjadi penumpukan siswa di SMP N 1 Bunguran Timur, sedangkan SMP lainnya kekurangan murid akibat sekolah yang berdekatan.
Sementara itu, sekolah di wilayah lain masih menggunakan sistem luring, namun para calon siswa tetap diwajibkan melapor melalui aplikasi SPMB.
Baca juga: Pemkab Natuna gunakan DAU untuk fasilitas di SMP 4 Ranai
“Hingga saat ini tidak ada laporan keluhan adanya sekolah yang tidak mendapatkan siswa,” ucap Nasria.
Ia menjelaskan, sistem SPMB tidak hanya menciptakan keadilan bagi sekolah, tetapi juga bagi para guru karena membantu pemenuhan beban mengajar secara merata.
Menurut dia, hampir seluruh sekolah di Bunguran Timur mengalami peningkatan jumlah siswa baru secara signifikan. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mutu pendidikan di semua sekolah di masa akan datang.
“Pemerataan ini penting agar tidak terjadi penumpukan siswa di satu sekolah, sementara sekolah lainnya kekurangan murid,” ujar dia.
Baca juga: Cuaca Kepri hari ini diprakirakan berawan
Nasria menjelaskan, pemerataan siswa didorong oleh sistem kuota dan dua pilihan sekolah dalam SPMB. Di aplikasi calon siswa bisa memilih dua sekolah sesuai domisili saat mendaftar.
Disdikbud menetapkan kuota siswa di masing-masing SMP di Kecamatan Bunguran Timur. SMPN 1 diberi kuota tujuh rombongan belajar (rombel), SMPN 2 empat rombel, dan SMPN 3 dua rombel. Setiap rombel menampung maksimal 32 siswa.
“Kalau tidak diterima di pilihan pertama, otomatis sistem akan mengarahkan ke pilihan kedua. Ini sangat efektif," ujar dia.
Baca juga:
Kanwil Kemenkum Kepri dorong perlindungan KI untuk pelaku ekonomi kreatif di Batam
BPJS Kesehatan: 97,67 persen warga Kepri dilindungi JKN-KIS
Komentar