Tanjungpinang (Antara Kepri) - Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani akan menyarankan cara menyelesaikan konflik antara rektor dengan dosen dan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang.

"Saya akan melakukan pembinaan, mengingat permasalahan ini cukup serius. Perlu dicarikan solusinya," kata Sani dalam keterangan pers di Tanjungpinang, Selasa.

Ia menambahkan, seluruh pejabat UMRAH dan dosen pengajar pada Rabu (26/3) diundang untuk menyampaikan berbagai permasalahan. Pemerintah Kepri akan membantu mencarikan solusinya.

"Perlu dicari solusi yang tepat," ujarnya.

Sani menegaskan tidak dapat terlalu mencampuri urusan UMRAH. Hal itu disebabkan kampus merupakan wilayah otonom, yang tidak dapat diintervensi pihak luar, termasuk oleh gubernur.

Penggantian Rektor UMRAH yang dituntut mahasiswa, juga bukan wewenang Pemerintah Kepri, melainkan Dirjen Pendidikan Tinggi.

"Kalau saya campuri nanti malah menambah masalah. Jadi saya hanya memberi masukan agar kampus ini semakin baik," katanya.

Gubernur menolak berdialog dengan mahasiswa dan dosen yang melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kepri. Mereka menuntut Rektor UMRAH Prof Maswardi M Amin mundur dari jabatannya.

"Saya sudah jadwalkan besok siang ketemu di Gedung Daerah Tanjungpinang," katanya sambil masuk ke mobil dinasnya.

Sebelumnya, belasan dosen dan sekitar 800 orang mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kepri. Mereka menuntut rektor mundur karena tidak berhasil memajukan Umrah.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kepri Gafaruddin mengemukakan, Rektor UMRAH telah menyampaikan permohonan pengunduran dirinya kepada Dirjen Dikti tadi. Namun Dirjen Dikti mengemukakan, rektor juga harus menyelesaikan permasalahan di kampusnya.

"Itu informasi yang saya dapat dari Dirjen Dikti," kata Gafaruddin. (Antara)

Editor: Rusdianto