Natuna (Antara Kepri) - Kekosongan kas daerah  Natuna yang terjadi dalam beberapa bulan belakangan ini, merupakan salah satu pelajaran bagi pemerintah setempat, kata Wakil Bupati Natuna, Imalko.

Imalko mengatakan, sebetulnya kekosongan kas daerah Natuna tak perlu terjadi, sebab masih ada jalan yang harus di tempuh, salah satunya dengan melakukan peminjaman ke pihak ketiga, dalam hal ini perbankan.

"Setelah berkonsultasi kepada Kementrian dan Keuangan di Jakarta, sebenarnya, kekosongan kas daerah tak perlu terjadi di Natuna. Karena masih ada jalan untuk meminjam ke pihak ketiga, misalnya pihak bank.

Selama ini, Natuna selalu terpaku kepada aturan, padahal diperbolehkan melakukan meminjaman ke pihak ketiga, sejauh tidak menyalahi aturan," ungkapnya.

Untuk kedepannya kata Imalko, apabila terjadi hal seperti ini, sudah ada langkah-langkah antisipasi yang akan di lakukan oleh pemerintah daerah Natuna.

"Sebagaimana diketahui, APBD Natuna sangat tergantung dari Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas, mungkin penyalurannya dari pusat terjadi keterlambatan, maka pemerintah Natuna sudah bisa mengantisipasinya. Peminjaman ke pihak ketiga diperbolehkan, asal tidak melawati tahun anggaran yang berjalan," jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Natuna, Ilyas Sabli mengungkapkan, kondisi keuangan daerah Natuna saat ini, dalam kondisi sangat memprihatinkan.

Hanya cukup bayar gaji dan tunjangan pegawai dilingkungan pemerintah Natuna untuk satu bulan kedepan.Ilyas Sabli menerangkan, keuangan daerah Natuna sekarang ini, hanya tinggal Rp52,9 miliar saja.

Jumlah kas tersebut merupakan sisa dari belanja rutinitas bulan April 2014 lalu. "Yang ada sekarang ini merupakan sisa belanja rutin pegawai bulan April 2014 lalu.

Sedangkan untuk biaya yang dikeluarkan untuk bulan Mei ini mencapai Rp43,7 miliar," katanya.Bupati berharap, semoga dalam waktu dekat ini dana perimbangan dari Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH-Migas) tahun 2014 ini segera dikucurkan oleh Kementrian Keuangan.

"Kita berharap, semoga dana perimbangan dari DBH Migas tahun 2014 dari pemerintah pusat segera di kucurkan ke Kas Daerah Natuna oleh Kementrian Keuangan, sehingga kegiatan rutin dari pemerintah daerah tidak terhalang dan bisa berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Ilyas. (Antara)

Editor: Evy R. Syamsir