Anambas (Antara Kepri)- Jaringan sinyal internet di Kabupaten Kepulauan Anambas yang lelet juga tidak bisa terhubung ke Samsat (Sistem Administrasi Satu Atap) Natuna membuat Samsat Anambas hingga saat ini belum bisa beroperasi.
Hal ini tentunya sangat disayangkan, padahal Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda,red) Anambas telah beberapa kali berjanji bahwa samsat akan beroperasi pada bulan Februari lalu namun belum terwujud hingga sampai saat ini .
Menurut Kepala Dispenda Kabupaten Kepulauan Anambas, Zulfahmi jika Samsat Anambas belum bisa beroperasi karena sistem jaringan online Samsat Natuna dan Anambas tidak bisa tersambung. Hal ini menurutnya harus dicarikan solusi dan dirinya kembali berjanji lagi dalam tahun ini tetap harus beroperasi walau dengan sistem manual.
"Sesuai dengan informasi yang disampaikan dari Dispenda Provinsi Kepri jika tenaga IT nya sudah mencoba koneksi online langsung ke Samsat Natuna tidak bisa online. Bahkan pernah Vsat digeser ketempat lain juga tidak bisa tersambung. Inilah yang menjadi hambatan kita makanya Samsat di Anambas ini belum bisa beroperasi," katanya.
Zulfahmi kembali membeberkan, sebenarnya pihak Dispenda Provinsi telah berupaya mencari solusi dengan mencoba membuka jaringan online ke Samsat Batam. Jika tidak bisa juga online maka jalan satu-satunya hanya lakukan dengan cara manual dimana data akan diambil langsung ke Natuna dan akan dibawa ke Anambas.
"Kita berharap Samsat ini segera beroperasi namun jalan satu-satunya jika tidak bisa online ke Samsat Batam maka harus dilakukan secara manual dan data akan diambil ke Natuna dan dibawa ke Anambas, intinya kita berharap Samsat ini bisa segera beroperasi untuk meningkatkan PAD Anambas kedepan," tuturnya.
Ia mengatakan, untuk mempersiapkan beroperasinya Samsat harus dari Samsat provinsi Kepri karena dalam Samsat ada Kepolisian, Jasa Raharja dan Dispenda.
"Kalau beroperasi semua instansi terkait seperti dari kepolisian dan Jasa Raharja sudah siap apalagi kita dari Dispenda Anambas tapi sekarang kendalanya sistem online yang tidak bisa tersambung mungkin karena jarak antara Natuna - Anambas cukup jauh sehingga sinyal tidak kuat," alasannya.
Sementara salah seorang warga Tarempa, Ari mengatakan, Samsat di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah wajar berdiri sejak lama. Pasalnya banyak keendaraan di wilayah Kabupaten Kepulauan
Anambas tidak memperpanjang membayar pajak keendaraannya karena membayar pajak harus
ke Natuna dan Batam.
"Banyak keendaraan yang ada di Anambas tidak bayar pajak padahal kalau dihitung-hitung sekarang sudah mencapai ribuan keendaraan sepeda motor dan kapal terapung yang bisa dipungut pajaknya," ujarnya.
Ari juga menambahkan, seharusnya Dispenda Anambas harus banyak membuat terobosan
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tidak hanya berpatokan kepada dana bagi hasil dari Migas yang ada saat ini.
Apa lagi dengan defisit anggaran yang saat ini di alami oleh Pemerintah daerah setempat, masih banyak potensi yang dapat dijadikan sebagai PAD, seperti contoh parkir kendaraan yang dikutip sekali dalam setahun.
"Potensi PAD kita sebenarnya banyak, mulai dari pajak kendaraan roda dua, kendaraan diatas air, parkir kendaraan yang bisa dipungut dalam setahun sekaligus saat pembayaran pajak kendaraan. Jadi dimana saja kendaraan parkir sudah dipungut parkirnya namun pemerintah juga harus menyiapkan lahan parkir yang layak sehingga biaya parkir yang dibebankan kepada masyarakat tidak merasa berat karena sudah ada fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah," tutupnya.(Antara)
Editor: Evy R. Syamsir
Hal ini tentunya sangat disayangkan, padahal Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda,red) Anambas telah beberapa kali berjanji bahwa samsat akan beroperasi pada bulan Februari lalu namun belum terwujud hingga sampai saat ini .
Menurut Kepala Dispenda Kabupaten Kepulauan Anambas, Zulfahmi jika Samsat Anambas belum bisa beroperasi karena sistem jaringan online Samsat Natuna dan Anambas tidak bisa tersambung. Hal ini menurutnya harus dicarikan solusi dan dirinya kembali berjanji lagi dalam tahun ini tetap harus beroperasi walau dengan sistem manual.
"Sesuai dengan informasi yang disampaikan dari Dispenda Provinsi Kepri jika tenaga IT nya sudah mencoba koneksi online langsung ke Samsat Natuna tidak bisa online. Bahkan pernah Vsat digeser ketempat lain juga tidak bisa tersambung. Inilah yang menjadi hambatan kita makanya Samsat di Anambas ini belum bisa beroperasi," katanya.
Zulfahmi kembali membeberkan, sebenarnya pihak Dispenda Provinsi telah berupaya mencari solusi dengan mencoba membuka jaringan online ke Samsat Batam. Jika tidak bisa juga online maka jalan satu-satunya hanya lakukan dengan cara manual dimana data akan diambil langsung ke Natuna dan akan dibawa ke Anambas.
"Kita berharap Samsat ini segera beroperasi namun jalan satu-satunya jika tidak bisa online ke Samsat Batam maka harus dilakukan secara manual dan data akan diambil ke Natuna dan dibawa ke Anambas, intinya kita berharap Samsat ini bisa segera beroperasi untuk meningkatkan PAD Anambas kedepan," tuturnya.
Ia mengatakan, untuk mempersiapkan beroperasinya Samsat harus dari Samsat provinsi Kepri karena dalam Samsat ada Kepolisian, Jasa Raharja dan Dispenda.
"Kalau beroperasi semua instansi terkait seperti dari kepolisian dan Jasa Raharja sudah siap apalagi kita dari Dispenda Anambas tapi sekarang kendalanya sistem online yang tidak bisa tersambung mungkin karena jarak antara Natuna - Anambas cukup jauh sehingga sinyal tidak kuat," alasannya.
Sementara salah seorang warga Tarempa, Ari mengatakan, Samsat di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah wajar berdiri sejak lama. Pasalnya banyak keendaraan di wilayah Kabupaten Kepulauan
Anambas tidak memperpanjang membayar pajak keendaraannya karena membayar pajak harus
ke Natuna dan Batam.
"Banyak keendaraan yang ada di Anambas tidak bayar pajak padahal kalau dihitung-hitung sekarang sudah mencapai ribuan keendaraan sepeda motor dan kapal terapung yang bisa dipungut pajaknya," ujarnya.
Ari juga menambahkan, seharusnya Dispenda Anambas harus banyak membuat terobosan
untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tidak hanya berpatokan kepada dana bagi hasil dari Migas yang ada saat ini.
Apa lagi dengan defisit anggaran yang saat ini di alami oleh Pemerintah daerah setempat, masih banyak potensi yang dapat dijadikan sebagai PAD, seperti contoh parkir kendaraan yang dikutip sekali dalam setahun.
"Potensi PAD kita sebenarnya banyak, mulai dari pajak kendaraan roda dua, kendaraan diatas air, parkir kendaraan yang bisa dipungut dalam setahun sekaligus saat pembayaran pajak kendaraan. Jadi dimana saja kendaraan parkir sudah dipungut parkirnya namun pemerintah juga harus menyiapkan lahan parkir yang layak sehingga biaya parkir yang dibebankan kepada masyarakat tidak merasa berat karena sudah ada fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah," tutupnya.(Antara)
Editor: Evy R. Syamsir